BANYUMAS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyumas kembali menuai sorotan. Aktivis Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Henri Rusmanto, menilai pelaksanaan program masih bermasalah, mulai dari keterlambatan distribusi hingga dugaan monopoli bahan baku oleh pemasok besar.
Henri mencatat keterlambatan pengiriman menu MBG di sejumlah sekolah.
– Di SMP Negeri 2 Sokaraja, makanan yang seharusnya tiba pukul 09.00 baru datang pukul 10.00.
– Kasus serupa terjadi di PAUD Tanjung dan beberapa SD, dengan keterlambatan hingga satu jam.
– Di SMP Negeri 2 Kembaran, siswa bahkan enggan mengambil menu karena distribusi datang terlambat.
“Dapur atau SPPG harus mampu menjadwalkan distribusi dengan baik, apalagi selama Ramadan,” tegas Henri.
Menu Monoton dan Minim Variasi
Selain distribusi, Henri menyoroti menu yang dinilai monoton. “Sebagian besar masih telur rebus. Variasi makanan seharusnya lebih diperhatikan agar kandungan gizinya beragam,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi kecenderungan menu Ramadan yang lebih banyak berupa snack ringan, bukan makanan bergizi utama. Henri menduga snack tersebut dipesan dari pihak ketiga, sehingga pengawasan kandungan gizi patut dipertanyakan.
Transparansi dan Pengawasan Gizi
Henri mendorong agar setiap menu MBG dilengkapi informasi nilai gizi dan label harga. “Dengan begitu masyarakat tahu penggunaan anggaran secara transparan,” katanya.
Menurutnya, peran ahli gizi harus jelas dalam memastikan kualitas makanan yang dibagikan.
Dugaan Monopoli Supplier
Henri menyoroti fenomena pemasok bahan baku yang kini didominasi supplier besar. “Awalnya program ini digadang melibatkan UMKM lokal. Faktanya, dapur langsung mengambil dari supplier besar. Ini berpotensi monopoli dan tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Henri menilai pelaksanaan MBG di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain seperti AS, Jepang, atau China yang sudah menyiapkan SDM, fasilitas dapur, dan sistem pengawasan gizi secara matang.
“Program MBG pada dasarnya baik, tapi pelaksanaannya harus diperbaiki. Kritik masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi,” tutupnya. (Angga Saputra)
