BANYUMAS – Suasana di halaman Pendopo Si Panji Purwokerto berubah menjadi ruang dialog yang cair, Rabu (24/6/2026) sore. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi damai justru mendapat kejutan: Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, turun langsung menemui mereka.
Alih-alih berhadapan dengan aparat, mahasiswa dan bupati justru duduk bersama di pelataran pendopo. Dialog berlangsung santai, namun membahas isu-isu berat: mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga isu LGBT yang tengah ramai di Purwokerto.
Sebelum dialog dimulai, mahasiswa menampilkan teatrikal yang menyindir Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam adegan tersebut, mereka menggambarkan pemimpin nasional yang dinilai gagal menjawab kebutuhan rakyat. Teatrikal “menyantet” menjadi simbol kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran.
9 Tuntutan Disuarakan, MBG & KDMP Jadi Sorotan
Koordinator aksi dari PMII, Fernanda Alan, menjelaskan bahwa aksi ini membawa sembilan tuntutan. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah MBG dan KDMP.
“Kami menuntut pemerintah mengubah dasar hukum MBG dari Perpres menjadi Undang-Undang. Tujuannya agar seluruh stakeholder bisa melakukan pengawasan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti korupsi dan nepotisme,” ujar Fernanda di lokasi.
Soal KDMP, mahasiswa mengkritisi minimnya kajian mendalam sebelum program diluncurkan. Mereka menilai dasar hukum yang hanya berupa Instruksi Presiden (Inpres) dan Perpres terlalu lemah.
“Kami juga menuntut pemerintah pusat mengganti dasar hukum KDMP dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,” tegasnya.
Bupati Buka-bukaan: “Kami Juga Punya Keresahan yang Sama”
Yang menarik, dialog tersebut justru mengungkapkan adanya kesamaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Menurut Fernanda, Bupati Sadewo mengakui bahwa Pemkab Banyumas juga memiliki keresahan serupa terhadap program-program pusat tersebut.
“Menariknya, ternyata Pemda memiliki keresahan yang sama. Soal KDMP juga mereka resah. Respon beliau sangat baik,” kata Fernanda.
Namun, Bupati Sadewo menolak menandatangani tuntutan mahasiswa secara langsung. Alasannya, ada prosedur birokrasi yang harus ditempuh.
“Beliau mengatakan tanda tangan ada prosedurnya. Kami menghargai karena itu prosedural,” tambah Fernanda.
Respons Bupati Soal UMK, Guru, dan Anggaran
Dalam dialog yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Bupati Sadewo juga merespons sejumlah isu lain, di antaranya:
1. Guru Tidak Akan Di-PHK
Sadewo memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap guru di Banyumas. Saat ini, 1.967 guru telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami berjanji tidak ada PHK guru. Semua sudah masuk PPPK paruh waktu. Bahkan kami akan mendukung pembiayaan guru TK dan PAUD melalui APBD,” tegasnya.
2. UMK Bukan Keputusan Bupati
Terkait tuntutan kenaikan UMK, Sadewo menjelaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan keputusan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kenaikan UMR atau UMK merupakan keputusan bersama dalam dewan pengupahan. Bukan keputusan bupati,” ujarnya.
3. Anggaran Dipotong Rp226 Miliar
Sadewo membuka fakta bahwa kondisi fiskal daerah sedang tertekan. Pemkab Banyumas mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp226 miliar dari pemerintah pusat.
“Itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Jadi tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi,” katanya.
Ruang Dialog Terbuka untuk Semua
Di akhir pertemuan, Bupati Sadewo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Ia juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak terkait upaya pencegahan dan penanganan isu-isu sosial, termasuk LGBT, yang saat ini menjadi perhatian publik di Purwokerto.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menjadi contoh bahwa dialog antara pemerintah dan mahasiswa bisa berjalan dengan kepala dingin. Dari halaman pendopo, pesan yang mengemuka adalah: kritik boleh disampaikan, tapi solusi harus dicari bersama.
Penulis : Angga Saputra
