BANYUMAS – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christoveny dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Dinavia Tri, resmi membuka Rapat Pleno Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Kantor OJK Purwokerto, Kamis (16/04/2026).
Dalam agenda tersebut, OJK Purwokerto meluncurkan Roadmap TPAKD periode 2026–2030. Dinavia Tri menegaskan bahwa roadmap ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan akses keuangan di daerah selaras dengan visi pembangunan nasional.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Data tahun 2025 menunjukkan inklusi keuangan nasional mencapai 80,51%, sementara literasi keuangan berada di angka 66,46%. Dinavia menekankan bahwa kesenjangan ini menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan.
Capaian Banyumas Tahun 2025
Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah capaian penting melalui lima program prioritas, antara lain:
-One Student One Account (Simpanan Pelajar): melampaui target dari 1.000 menjadi 1.750 rekening.
-Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI): pendampingan literasi dan perluasan akses keuangan di desa.
-Digitalisasi pasar: penerapan pembayaran berbasis QRIS di Pasar Cilongok.
Dinavia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, agar pelaksanaan program lebih optimal.
Fokus Digitalisasi Pasar
Bupati Sadewo menegaskan bahwa akses keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Ia menyebutkan tiga tujuan utama TPAKD:
1. Mendorong inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Salah satu fokus ke depan adalah peningkatan akses keuangan bagi pedagang pasar melalui transformasi digital. Pasar Manis, Pasar Karanglewas, Pasar Cilongok, dan Pasar Sokaraja menjadi prioritas dalam pengembangan sistem pembayaran non tunai.
Sinergi Pemangku Kepentingan
Sadewo menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menginstruksikan perangkat daerah untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan secara tuntas.
“Dengan penguatan komunikasi dan gerak bersama antar lini, diharapkan program TPAKD dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Angga Saputra)
