BANYUMAS — Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Sekolah Rakyat bukan hanya di atas kertas. Mulai dari pembentukan tim teknis, penyiapan sekolah permanen, sampai hibah lahan seluas 67.506 meter persegi atau sekitar 6,7 hektare kepada Kementerian Sosial, semua disiapkan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapat pendidikan bermutu.
Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Banyumas, Kamis (12/11/2026). Kunjungan ini bertujuan mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat sekaligus meninjau program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yakni kelompok ekonomi paling rentan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, turut dalam kunjungan tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas diwakili Pj Sekretaris Daerah, Dedy Noerhasan, yang menyampaikan sambutan mewakili Bupati Banyumas.
Menurut Dedy, Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga diharapkan memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang bermutu, sejalan dengan upaya kami mewujudkan Banyumas PAS (Produktif, Adil, dan Sejahtera) dan memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.
Dedy merinci langkah teknis yang sudah diambil. Pemkab Banyumas membentuk tim teknis pengelolaan Sekolah Rakyat dengan enam subsatgas: sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, dan komunikasi publik. Pemerintah daerah juga menerbitkan izin pendirian, menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas, menetapkan transisi menuju sekolah permanen, serta menghibahkan lahan kepada Kementerian Sosial.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SRT 1 Banyumas melayani 340 siswa dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Jumlah itu mencakup 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen dan 49 siswa dari sekolah rintisan di Sentra Satria.
Selain pembelajaran akademik, siswa mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di bidang sains, olahraga, kepemimpinan keagamaan, dan lingkungan. Keterampilan vokasional juga menjadi bagian pembinaan, antara lain tata boga, batik ecoprint, kerajinan tangan, dan hidroponik.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi. Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto, menyebut kebutuhan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, sumber belajar, serta fasilitas pendukung kegiatan asrama masih perlu diperhatikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti kesiapan sistem pendampingan peserta didik. Ia menekankan pentingnya peran guru, wali asuh, dan wali asrama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Atalia juga mendorong pembentukan satuan tugas dan penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses siswa untuk mencegah serta menangani perundungan.
“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kesiapan sistem secara internal, bagaimana para guru, kemudian wali asuh, dan wali asrama, semuanya bisa bekerja sama. Jadi saya kira ini yang penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Atalia mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah terhadap berbagai masukan. Menurutnya, kebutuhan yang belum terpenuhi dapat dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Banyumas berharap masukan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait diharapkan terus diperkuat agar layanan pendidikan berkualitas benar-benar dirasakan siswa dan mendukung mereka tumbuh menjadi generasi mandiri dan berprestasi. (red)
