Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus mengoptimalkan sejumlah upaya strategis guna mempercepat program penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19.
“Program penanggulangan kemiskinan terus dioptimalkan pada Tahun 2021 dan akan berlanjut pada 2022,” kata Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin di Banjarnegara, Selasa.
Bupati juga mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam upaya penanganan kemiskinan di wilayah setempat.
“Pemkab Banjarnegara juga mengajak badan usaha yang ada di wilayah ini untuk memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR kepada masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Bupati mengatakan ada 25 desa di wilayah itu yang menjadi target sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan.
“Dengan gotong royong berbagai pihak, kami optimistis masalah kemiskinan di wilayah Banjarnegara akan bisa ditanggulangi,” katanya.
Menurut dia, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk juga kalangan badan usaha yang ada di Banjarnegara.
“Keberadaan badan usaha dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung program dari pemerintah terkait menuntaskan kemiskinan,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya berharap bantuan dari badan usaha ke masyarakat tidak bersifat konsumtif dan tidak bersifat jangka pendek.
“Kami berharap bantuan yang diberikan tidak bersifat jangka pendek, melainkan yang bisa untuk mengubah perilaku masyarakat, misalnya bantuan dalam bentuk uang tunai biasanya akan muncul masalah dan penggunaan tidak sesuai, sehingga akan cepat habis,” katanya.
Bupati menambahkan pihaknya berharap masyarakat yang menjadi target sasaran akan dapat bertahan hidup melalui bantuan yang berkelanjutan, seperti pembinaan masyarakat untuk usaha atau pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Banjarnegara Noor Tamami menyampaikan badan usaha atau perusahaan pada umumnya telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Akan tetapi sebagian masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan belum terintegrasi serta terkoordinasi dengan program pemerintah,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, rapat koordinasi diperlukan untuk membuat kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam upaya penanganan kemiskinan di lokasi prioritas.
“Lokasi prioritas yang dimaksud di antaranya adalah 25 desa yang berada di lima kecamatan,” katanya.
