JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara mendadak. Ia menilai besaran kenaikan yang mencapai ribuan rupiah per liter itu terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” ujar Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi DPR, Minggu (19/04/2026).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sejak 18 April lalu. Kebijakan tersebut diambil tanpa adanya informasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada publik.
Lonjakan Harga Drastis
Berdasarkan data Pertamina, harga Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Pertamina DEX juga ikut melesat dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.
Mufti menilai kebijakan ini sebagai kemunduran pemerintah yang sebelumnya berani menahan harga BBM dan LPG subsidi hingga akhir tahun. Kini, dengan alasan yang sama yakni gejolak geopolitik global, pemerintah justru melambungkan harga BBM nonsubsidi secara tiba-tiba.
Tuding Pemerintah PHP Rakyat
Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu menyoroti adanya janji pemerintah yang sebelumnya menenangkan masyarakat.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” kata Mufti.
“Tiba-tiba harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” tegasnya.
Menurut Mufti, sebenarnya masyarakat sudah khawatir akan terjadi kenaikan harga BBM pasca pecahnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada produksi dan distribusi minyak mentah. Namun, rasa waswas itu mereda setelah pemerintah dengan percaya diri menyatakan mampu menahan harga.
“Ternyata Pemerintah benar-benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ujar dia.
Dampak ke Semua Kelompok Ekonomi
Mufti menilai asumsi bahwa kenaikan BBM nonsubsidi hanya menyasar kalangan menengah ke atas tidaklah tepat. Menurutnya, kenaikan ini akan menimbulkan efek berantai yang berdampak pada setiap kelompok ekonomi.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengakses BBM nonsubsidi yang harganya kini melonjak sangat tinggi.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” kritiknya.
Tuntutan kepada Pemerintah
Atas kondisi tersebut, Mufti meminta pemerintah untuk segera memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mendesak pemerintah dan Pertamina untuk melakukan penyesuaian harga ke arah yang lebih wajar ketika konflik Timur Tengah mulai mereda dan distribusi minyak mentah mulai pulih.
“Jangan biarkan rakyat terus menanggung beban di tengah ketidakpastian,” pungkasnya. (Angga Saputra)
