PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Purwokerto menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas, Selasa (20/10/2026) sore. Dalam aksi yang diwarnai perdebatan dengan perwakilan pemerintah daerah dan DPRD tersebut, mahasiswa menyuarakan kemarahan atas sejumlah persoalan nasional yang dinilai belum mendapat penyelesaian.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional, menghentikan dugaan kejahatan ekologis, hingga membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momentum ini digunakan mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi sekaligus menekan pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Azza Febra Pramudika, mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi kemarahan dan kekecewaan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Menurut Azza, mahasiswa ingin memastikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sekadar menjadi peringatan politik, tetapi juga ruang untuk menagih perbaikan kebijakan.
“Jadi, mengambil momentum dua tahun Prabowo-Gibran ini yang kita gunakan untuk bisa memberikan suatu tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan yang nantinya menghasilkan suatu perbaikan dari daerah,” ujarnya.
Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Tolak Kejahatan Ekologis
Dalam tuntutan di sektor lingkungan hidup, mahasiswa mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional dan memastikan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Massa juga menuntut penghentian perampasan ruang hidup serta pengusutan tuntas terhadap berbagai dugaan kejahatan ekologis yang dinilai memperparah krisis lingkungan.
Bagi mahasiswa, penanganan bencana lingkungan tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga dituntut memastikan pemulihan kondisi masyarakat terdampak dan menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Tolak MBG dan Desak Pengusutan Kasus Keracunan
Tuntutan lain yang mendapat sorotan adalah penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendesak program tersebut dihentikan dan dibubarkan, sekaligus meminta pengusutan tuntas terhadap kasus-kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Di bidang hak asasi manusia (HAM) dan kerakyatan, mahasiswa menuntut penghentian kriminalisasi, represi, serta kekerasan terhadap masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, massa mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat kecil. Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM), pemenuhan kebutuhan pokok, serta penyediaan lapangan kerja yang layak.
Mahasiswa juga menolak perluasan peran militer dalam urusan sipil dan mendesak penguatan supremasi sipil.
Seluruh tuntutan tersebut, menurut mahasiswa, tidak boleh berhenti sebagai pernyataan sikap di jalanan. Mereka meminta DPRD Banyumas turut mengawal aspirasi agar diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Dialog dengan Pemkab dan DPRD Berakhir Deadlock
Di halaman Pendopo Si Panji, massa aksi ditemui Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas Nungky Harry Rachmat, Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin Ma’ruf, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Nungky menjelaskan, Bupati Banyumas tidak dapat menemui massa karena sedang menghadiri agenda di Yogyakarta.
“Bupati tidak ada di tempat,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menerima aspirasi mahasiswa, meskipun dirinya mengaku tidak mendapat mandat khusus dari Bupati untuk mewakili dalam pertemuan tersebut.
“Saya tidak mendapat mandat dari Pak Bupati mewakili. Tapi karena Pak Bupati tidak berada di tempat, kami memposisikan diri mewakili Bupati. Sepanjang diterima,” ujar Nungky.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Sepanjang memang kewenangannya ada pada kita,” kata Agus.
Namun, dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD berlangsung alot. Perdebatan muncul ketika mahasiswa meminta pemerintah daerah dan DPRD turut mendesak pemerintah pusat serta memastikan adanya evaluasi terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan.
Pihak pemerintah daerah dan DPRD menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dalam bentuk jaminan evaluasi oleh pemerintah pusat.
Perbedaan sikap itu membuat dialog tidak menemukan titik temu hingga berakhir deadlock.
Setelah membacakan pernyataan sikap, massa kemudian menutup aksi dengan membakar ban di jalan lingkar utara Alun-alun Purwokerto sebelum membubarkan diri.
Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa tidak hanya membawa persoalan lokal, tetapi juga menyoroti kebijakan nasional yang mereka nilai perlu dievaluasi, mulai dari penanganan krisis lingkungan, program MBG, pendidikan, ekonomi, HAM, hingga supremasi sipil.
Angga Saputra
