BANYUMAS — Sebanyak 37 ribu Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyumas dicoret Kementerian Sosial (Kemensos) RI sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pencoretan massal ini dilakukan lantaran para penerima terindikasi terlibat judi online.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, angka 37 ribu KK tersebut tergolong sangat besar meski tidak ada pengkategorian lebih lanjut.
“Meski tidak ada pengategorian, angka tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak,” ujar Joko, Selasa (1/9/2026).
Dua Kemungkinan Penyebab Pencoretan
Joko menjelaskan, indikasi judi online pada penerima bansos dapat terjadi karena dua kemungkinan.
Pertama, penerima bansos benar-benar melakukan aktivitas judi online. Kedua, data pribadi seperti NIK dan nomor rekening milik penerima digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
“Terindikasi judol ini bisa ada dua kemungkinan, pertama penerima bansos benar-benar melakukan judol, kedua data dirinya digunakan oleh orang lain,” jelasnya.
Dasar Hukum dan Koordinasi dengan PPATK
Kebijakan ini merupakan aturan baru yang diterapkan Kemensos pada 2026. Aktivitas judi online kini menjadi faktor ketidaklayakan penerima bansos.
Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 22/HUK/2026 tentang peringkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam aturan itu, penerima bansos diprioritaskan bagi keluarga dengan peringkat kesejahteraan Desil 1 hingga 4. Sementara itu, indikasi keterlibatan dalam judi online menjadi salah satu faktor gugurnya seseorang sebagai penerima manfaat.
Koordinator data dilakukan secara terpusat oleh Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi transaksi mencurigakan terkait judi online.
Warga Bisa Ajukan Sanggahan
Dinsos P3A Banyumas menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang tercoret dan merasa tidak bersalah. Pengaduan dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun Kantor Dinsos P3A.
Masyarakat yang ingin mengajukan sanggahan wajib membuat pernyataan yang diketahui dan disetujui kepala desa setempat. Pernyataan itu berisi klarifikasi bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak terlibat judi online.
“Kami juga mengimbau tidak usah bermain dan membuka aplikasi yang terindikasi judol. Kadang-kadang masyarakat ini awam terus coba-coba,” ungkap Joko.
Pemkab Siapkan Sistem Perlinsos Digital
Pencoretan massal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membersihkan data penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Pemkab Banyumas juga tengah bersiap menerapkan sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Sistem ini menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memverifikasi calon penerima bansos guna memastikan akurasi data dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.
Bagi warga yang ingin mengajukan sanggahan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dinsos P3A Banyumas atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
Angga Saputra
