BANYUMAS – Pernyataan Ketua Umum Promo, Budi Arie yang menyebut kemungkinan adanya dinamika politik nasional bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029 menuai kritik dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Banyumas, Rachmat Imanda. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan spekulasi yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Pernyataan Budi Arie disampaikan dalam sebuah forum bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan sejumlah relawan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Budi Arie menyampaikan adanya kemungkinan percepatan dinamika politik nasional yang keluar dari agenda konstitusional lima tahunan.
“Pernyataan semacam ini bisa membuat suasana publik menjadi gaduh dan memunculkan spekulasi yang tidak perlu. Pemerintah sekarang sedang fokus bekerja dan menjalankan berbagai program untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dinamika politik yang belum waktunya dibicarakan malah mengganggu konsentrasi pembangunan,” ujar Rachmat Imanda, Selasa (25/8/2026).
Hormati Proses Konstitusional
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa masa jabatan Presiden telah memiliki dasar konstitusional yang jelas. Menurutnya, seluruh pihak semestinya menghormati ketentuan yang berlaku serta memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang sedang berjalan untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan rakyat.
“Konstitusi sudah mengatur masa jabatan pemerintahan. Jadi, tidak perlu membuat masyarakat bertanya-tanya atau berspekulasi mengenai sesuatu yang belum menjadi agenda. Yang harus kita lakukan adalah menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan,” tegasnya.
Imanda menambahkan bahwa Pemilu 2029 masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang untuk dipersiapkan sesuai mekanisme demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khawatir Picu Konflik Horizontal di Tengah Aksi AMPB
Imanda juga menyayangkan pernyataan itu muncul di tengah rencana aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan digelar di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Aksi tersebut menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Menurut Imanda, kondisi ini sangat rentan memicu terjadinya konflik horizontal jika tidak dikelola dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa suasana politik yang memanas dapat mengganggu stabilitas nasional.
“Pernyataan seperti ini justru bisa membuat suasana publik menjadi gaduh dan memunculkan spekulasi yang tidak perlu. Pemerintah sekarang sedang fokus bekerja dan menjalankan berbagai program untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Program Pemerintah
Imanda menyoroti sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, serta berbagai program pembangunan lainnya sebagai agenda yang perlu terus dikawal.
“Program-program yang berjalan, bahkan Sekolah Rakyat di Banyumas sudah mulai dirasakan manfaatnya, revitalisasi, bahkan program MBG yang selalu ditindaklanjuti ketika terjadi masalah untuk dicari solusinya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh bagaimana seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan.
“Sekarang banyak program strategis pemerintah yang harus dikawal. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan program lainnya. Semua itu harus dipastikan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Minta Energi Publik Diarahkan pada Persoalan Masyarakat
Imanda juga mempertanyakan momentum munculnya pernyataan tersebut. Ia berpandangan bahwa perhatian publik saat ini semestinya lebih banyak diarahkan pada persoalan konkret yang sedang dihadapi masyarakat, termasuk kondisi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah daerah.
“Kita juga harus punya empati terhadap kondisi masyarakat. Masih ada saudara-saudara kita yang menghadapi bencana. Dalam kondisi seperti ini, energi kita akan jauh lebih bermanfaat jika diarahkan untuk membantu masyarakat dan memastikan pemerintah benar-benar hadir di tengah mereka,” ungkapnya.
Imanda berharap para tokoh politik dan tokoh masyarakat dapat memberikan pernyataan yang menyejukkan serta membantu menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya mengganggu agenda pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Editor : Angga Saputra
