Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri)
Pada 17 Agustus 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, upacara peringatan detik-detik proklamasi digelar di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo berdiri sebagai inspektur upacara di atas tanah Kalimantan yang baru diratakan, di depan bangunan yang belum sepenuhnya rampung, dengan tema yang terdengar megah: “Nusantara Baru Indonesia Maju.” Momen itu dirancang sebagai penanda sejarah — bahwa Indonesia telah melangkah ke babak baru.
Dua tahun kemudian, Agustus 2026, upacara kemerdekaan kembali digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Delapan ribu seratus kursi disiapkan, war ticket dibuka, antusiasme masyarakat difasilitasi. Namun di balik kemeriahan itu, satu pertanyaan menggantung: mengapa panggung kemerdekaan kembali ke Jakarta,
jika IKN adalah masa depan?
Perpindahan ini bukan sekadar soal logistik atau kesiapan infrastruktur. Ia adalah paradoks yang, bila dibaca melalui kerangka Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, mengungkap ketegangan mendalam antara ambisi monumental dan kapasitas substantif sebuah kekuasaan.
Ibukota Tanpa Ruh : Monumen yang Mendahului Masyarakat
Ibnu Khaldun menegaskan bahwa dinasti pada umumnya mendahului Ibukota. Kota adalah produk sekunder dari kekuasaan — ia lahir setelah keamanan terjamin, penduduk terkonsentrasi, dan pembagian kerja menghasilkan surplus. Bangunan dan tata kota merupakan hasil ketenangan setelah kekuasaan berdiri, bukan penyebab pertamanya.
IKN Nusantara membalik logika itu. Ibukota dibangun bukan oleh konsentrasi organik penduduk yang mencari keamanan dan penghidupan, melainkan oleh keputusan politik yang memindahkan pusat pemerintahan ke hutan Kalimantan. Dengan anggaran Rp 6 triliun dari APBN tahun 2026 dan total investasi yang diklaim mencapai Rp 72 triliun, pembangunan fisik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan telah mencapai 65 persen. Bandara sudah bisa mendarat, jalan tol sudah terhampar, perkantoran pemerintah dan hotel sedang diselesaikan pembangunannya.
Tetapi siapa penghuninya? Gelombang pertama hanya memindahkan sekitar 7.000 ASN. Balikpapan, kota terdekat, justru mencatat penjualan rumah baru hanya 72 unit sepanjang triwulan pertama 2026. IKN memiliki tembok tanpa pasar yang hidup, jalan tanpa keramaian pedagang, dan bangunan tanpa jaringan keterampilan yang membuat bangunan itu berguna — persis kondisi yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai kota yang kehilangan denyut, meskipun dalam kasus ini denyut itu belum pernah dimulai.
Upacara Agustus 2024 di IKN adalah upaya memberi ruh pada monumen yang belum berpenghuni. Ia meminjam legitimasi proklamasi untuk melegitimasi proyek infrastruktur. Ketika dua tahun kemudian upacara kembali ke Jakarta, pesan yang tak terucapkan justru lebih keras: ibukota baru itu belum cukup siap menjadi panggung kedaulatan.
Kemeriahan Semu dan Racun Kenyamanan
Sementara itu, Jakarta yang menjadi tuan rumah kembali pada Agustus 2026 juga bukan panggung yang tanpa ironi. Ibnu Khaldun menggambarkan bahwa kemewahan mula-mula hadir sebagai buah kemenangan, tetapi bagi generasi pewaris ia berubah menjadi keadaan normal. Kenyamanan yang diulang berubah menjadi kebutuhan tetap. Menurunkan pengeluaran terasa seperti kehilangan martabat.
Lihatlah realitas sosial di balik kemeriahan upacara: lebih dari 50 daerah dikuasai dinasti politik lokal — generasi kedua dan ketiga yang mewarisi kekuasaan tanpa modal perjuangan. Birokrasi gemuk menyerap rata-rata lebih dari 50 persen APBD kabupaten dan kota. Partai politik kehilangan ideologi; kaderisasi digantikan oligarki. Pilkada menjadi begitu mahal sehingga korupsi dianggap “biaya tetap” kekuasaan.
Gaya hidup elite pejabat — mobil dinas, rumah dinas, fasilitas berlapis — tercerai dari realitas rakyat yang menghadapi deindustrialisasi prematur, di mana sektor manufaktur telah menyusut dari 29 persen menjadi sekitar 19 persen PDB sebelum sempat mencapai puncaknya. Ibnu Khaldun menyebut ini sebagai erosi ‘ashabiyah: solidaritas yang melemah ketika pengalaman bersama tidak lagi diwariskan, ketika penguasa mengganti kelompok pendiri dengan klien dan birokrat, dan ketika loyalitas hanya bisa dibeli melalui tunjangan Jaringan yang dahulu bergerak tanpa perintah rinci berubah menjadi organisasi yang harus dibayar, diawasi, dan dinegosiasikan.
Fiskal yang Mengejar Bayangan
Paradoks terdalam terletak pada fiskal. Ibnu Khaldun menggambarkan lingkaran setan: kemewahan elite meningkatkan pengeluaran negara, pajak dinaikkan, insentif kerja melemah, basis ekonomi menyusut, lalu negara mencari pungutan baru.
Program Makan Bergizi Gratis, yang anggarannya sempat dialokasikan Rp 335 triliun dari APBN 2026 sebelum dipangkas menjadi Rp 268 triliun, menjadi ilustrasi nyata. Dengan anggaran per porsi yang sempat diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 lalu dikembalikan, ribuan kasus keracunan, dan korupsi yang menjerat pejabat Badan Gizi Nasional, program ini lebih menyerupai apa yang Ibnu Khaldun sebut sebagai proyek prestise yang menyerap belanja demi legitimasi, bukan instrumen pemerataan yang terukur. Defisit APBN hingga Mei 2026 telah mencapai Rp 180 triliun.
Sementara itu, bonus demografi yang memuncak di 2030 tidak dipersiapkan dengan spesialisasi produktif. Lulusan perguruan tinggi melimpah tetapi tidak cocok dengan kebutuhan pasar kerja. Gig economy menciptakan pekerjaan baru tanpa perlindungan. Desa kehilangan penduduk produktif, kota membengkak tanpa infrastruktur sosial. Megaproyek infrastruktur lintas pemerintahan — tol, bandara, kereta cepat — mirip pola Ibnu Khaldun tentang monumen multi-dinasti: nama penguasa melekat pada bangunan, tetapi batu-batunya menyimpan kerja dan pajak rakyat yang jarang disebut.
Upacara Bukan Kemerdekaan
Ibnu Khaldun tidak pernah mengatakan bahwa kemewahan itu haram atau kota itu jahat. Ia menunjukkan bahwa kota adalah kemenangan terbesar kerja sama manusia sekaligus ujian terberat bagi para pemenangnya. Monumen menjadi kulit dari kerja sama yang telah pergi ketika tidak ada pembaruan; ia bisa menerima kehidupan lain ketika ada keadilan, keamanan, dan perlindungan atas kerja.
Dua upacara Agustus — 2024 di IKN dan 2026 di Jakarta — adalah dua wajah dari paradoks yang sama. Yang pertama memperlihatkan ambisi membangun ibukota tanpa masyarakat organik. Yang kedua memperlihatkan kemeriahan di ibukota tua yang elitenya semakin tercerai dari rakyatnya. Keduanya meriah. Keduanya khidmat. Tetapi keduanya belum menjawab pertanyaan yang paling subtansial : siapa yang benar-benar merdeka — panggung upacara, atau rakyat yang menontonnya dari luar tembok?
Di luar jangkauan istana, jutaan pekerja informal, petani yang lahannya menyusut, dan lulusan Perguruan Tinggi yang menganggur tidak sedang merayakan tema-tema besar. Mereka sedang bertanya apakah kerja mereka besok masih akan berguna. Dan dalam kerangka Ibnu Khaldun, pertanyaan itulah — bukan megahnya upacara — yang menentukan apakah sebuah peradaban sedang naik atau sedang jatuh.
