FOKUS UTAMA – Kasus dugaan investasi bodong yang menjerat puluhan nasabah pensiunan Bank Mandiri Taspen Purwokerto diduga kuat bukan sekadar penipuan biasa. Mantan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Polda Jawa Tengah, Kompol Purn Dwi Budianto, menilai perkara ini berpotensi mengarah ke TPPU dan korupsi sistemik.
Menurut Dwi, aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas aliran dana dan kemungkinan adanya aktor di balik pelaku yang sudah dilaporkan.
“Saya melihat kasus ini tidak bisa hanya dipandang sebagai tindakan oknum semata. Harus ditelusuri apakah ada pihak lain yang mengetahui, menikmati, atau memfasilitasi,” ujar Dwi, Senin (8/6/2026).
Transaksi Miliaran Tak Mungkin Tanpa Sepengetahuan Bank
Dwi mengaku sulit percaya jika transaksi bernilai miliaran rupiah dalam kurun waktu lama bisa luput dari sistem pengawasan internal perbankan.
“Perbankan modern punya sistem kontrol ketat. Semua transaksi terekam. Kalau sudah puluhan miliar dan bertahun-tahun, pertanyaannya, bagaimana pengawasannya?” tegasnya.
Kerugian Capai Rp18,6 M, Korban Bertambah
Data terbaru per awal Juni 2026 mencatat:
· 87 korban telah melapor
· Kerugian sementara: Rp18,6 miliar
· Mayoritas: Pensiunan yang ditawarkan investasi melalui jaringan perbankan.
Dwi menekankan, besarnya nominal tersebut jadi pijakan kuat untuk menelusuri TPPU.
“Dalam perkara TPPU, yang dicari bukan hanya pelaku utama, tapi juga ke mana aliran dana bergerak dan siapa yang menikmatinya,” jelasnya.
Mustahil Dilakukan Sendiri
Mantan penyidik keuangan itu menyoroti prosedur perbankan yang berlapis, mulai dari survei, analisis kelayakan, verifikasi data, hingga pencairan. Menurutnya, sangat sulit peristiwa ini dilakukan seorang diri tanpa ada pihak lain yang mengetahui.
“Banyak ahli perbankan berpendapat demikian. Tapi tentu harus dibuktikan secara objektif di pengadilan,” imbuhnya.
DPR dan Aparat Diminta Kawal Kasus Ini
Para korban telah berkomunikasi dengan anggota DPR RI yang membidangi perbankan dan BUMN. Dwi mengapresiasi langkah korban yang terus mengumpulkan bukti.
Ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pasal penipuan dan penggelapan, tetapi segera mengembangkan perkara jika ditemukan indikasi TPPU atau kerugian negara.
“Kalau nanti ditemukan bukti pencucian uang atau penyalahgunaan kewenangan, penyidik punya ruang untuk mengembangkan perkara,” ujarnya.
Prioritas Utama: Selamatkan Aset Korban
Selain mengusut tuntas, Dwi menekankan pentingnya penyelamatan aset dan perlindungan bagi para pensiunan yang menjadi korban.
“Yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan hak-hak korban. Setelah itu telusuri semua pihak yang terlibat, termasuk aliran dananya,” tutup Dwi.
Kasus Mandiri Taspen Purwokerto kini menyita perhatian publik. Publik menuntut aparat penegak hukum bekerja transparan dan profesional demi mengungkap dugaan kejahatan keuangan yang lebih luas serta memberikan kepastian hukum bagi para korban.
Penulis : Alri Johan
Editor : Angga Saputra
