FOKUS UTAMA – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Bahkan, ia menyatakan kesiapan menggunakan uang pribadi untuk menanggung biaya warga yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026).
Capaian UHC Banyumas 98 Persen, Anggaran Rp105 Miliar
Bupati Sadewo mengungkapkan, capaian UHC di Kabupaten Banyumas saat ini telah mencapai 98 persen untuk total kepesertaan JKN, dengan kepesertaan aktif sebesar 80 persen.
Pemerintah Kabupaten Banyumas menganggarkan dana Rp105 miliar untuk mendukung program tersebut. Meski demikian, Bupati mengakui bahwa mendapatkan anggaran tersebut tidak mudah di tengah tekanan keuangan daerah.
“Kondisi keuangan di seluruh daerah saat ini lagi agak susah. Saya nyari-nyari duit, salah satunya itu untuk menjamin kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Instruksi Tegas: Layani Pasien Meski Kepesertaan Nonaktif
Bupati Sadewo menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ada warga yang datang ke fasilitas kesehatan dengan status kepesertaan BPJS belum aktif. Hal ini kerap menghambat pelayanan.
Ia pun menginstruksikan seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS untuk tetap memberikan pelayanan dan membantu pembiayaan sementara.
“Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu. Nanti kalau belum bisa, saya ganti dulu. Kalau puskesmas atau klinik belum punya anggaran, ya sudah bayarin dulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan kesiapan luar biasa. “Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau UPZ, sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi,” ujarnya.
Geram Masih Ada Pungutan Liar
Bupati Sadewo mengaku geram karena masih ditemukan adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun program pelayanan kesehatan gratis telah disepakati.
“Saya tidak mau dengar ada keluhan masyarakat harus bayar uang administrasi Rp10 ribu dan uang berobat Rp15 ribu. Ini sudah jelas harus gratis,” tegasnya dengan nada keras.
Ia meminta pelayanan kesehatan gratis bagi warga Banyumas yang memiliki KTP Banyumas diberikan tanpa syarat berbelit. “Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam,” katanya.
Bupati menyebut masih ada persoalan, termasuk laporan pungutan di Puskesmas Purwokerto Barat. Ia meminta pengawasan ketat.
” Dengan saya ngomong keras ini, karena saya mendapatkan aduan dari banyak masyarakat,” ujarnya.
Soroti Ketidakhadiran Direktur RS
Bupati juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi.
“Saya sudah absen, saya panggil. Hal-hal penting seperti ini, direkturnya enggak hadir, itu jadi masalah bagi saya. Itu bukan nyepelekan saya, tapi nyepelekan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyinggung pentingnya manajemen rumah sakit. Menurutnya, pimpinan rumah sakit tak harus berlatar belakang medis.
“Saya punya mentor Menteri Kesehatan. Beliau bilang, direktur rumah sakit tidak harus dokter. Kalau memang tidak mampu, ya mungkin diganti dengan orang hukum, orang ekonomi, atau teknik yang mampu memanage rumah sakit menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Sosialisasi dengan Video Kartun
Pemerintah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Bupati meminta setiap puskesmas memasang flyer penjelasan mekanisme UHC.
“Juga akan dibuat video yang lucu-lucu seperti kartun, supaya masyarakat lebih mudah memahami,” jelasnya.
Ia menegaskan program ini membutuhkan anggaran sangat besar, meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar.
“Mungkin orang lain bilang saya ngemis-ngemis di Jakarta, tapi ini untuk Kabupaten Banyumas. Dan terbukti, kita mendapatkan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR,” pungkasnya. (Angga Saputra)
