Febrian Nugroho, M.I.Kom
Anggota Badan Pelaksana Forum Aktivis 1998
Penangkapan dan penahanan aktivis yang terus memantik gelombang kritik publik memperlihatkan bahwa relasi antara negara dan warganegara masih berada dalam ketegangan yang belum terselesaikan. Praktik seperti ini bukan hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga menjadi penanda bahwa ruang kebebasan sipil di republik ini masih rentan ditekan oleh kekuasaan.
Dalam situasi demikian, amicus curiae yang secara harfiah berarti “sahabat pengadilan” muncul sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan hukum secara langsung kepada lembaga peradilan. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi publik untuk mengimbangi potensi dominasi negara dalam proses hukum, sekaligus memastikan bahwa pengadilan tidak bekerja dalam ruang tertutup terutama ketika menangani perkara yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Pada konteks ini amicus curiae lebih dari sekedar dokumen hukum, instrumen ini membuka ruang bagi tumbuhnya ruang publik yang deliberatif di luar pengadilan. Ketika suara kritis dibatasi melalui penangkapan dan penahanan aktivis, amicus curiae menjadi salah satu cara bagi masyarakat sipil untuk tetap hadir, bersuara, dan mengawasi jalannya proses peradilan.
Penahanan Aktivis dan Krisis Kebebasan
Dalam tradisi republikan, kebebasan tidak dipahami sekadar sebagai ketiadaan gangguan, tetapi sebagai kondisi ketika seseorang tidak berada di bawah kuasa sewenang‑wenang pihak lain. Seorang warga hanya dapat disebut benar‑benar bebas apabila ia tidak ditempatkan dalam posisi rentan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali. Kebebasan, sebagaimana ditegaskan Philip Pettit (1977), hadir ketika seseorang tidak terdominasi dan tidak tunduk pada kehendak yang arbitrer.
Dengan cara pandang ini, penahanan aktivis tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan teknis hukum pidana, melainkan sebagai indikator kualitas sebuah republik. Ketika aparat penegak hukum dapat menahan aktivis dengan bertumpu pada pasal‑pasal lentur, ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman ketertiban, dan ketika proses hukum mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas, warga negara didorong masuk ke situasi yang rawan dominasi. Mereka mungkin tidak selalu berakhir di penjara, tetapi hidup dalam ketidakpastian: setiap kritik dapat berubah menjadi perkara pidana kapan saja. Inilah bentuk arbitrary power, kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa kendali dan tanpa akuntabilitas publik yang memadai.
Dalam kondisi seperti ini, negara dapat bertindak sesuka hati, sementara warga tidak memiliki mekanisme efektif untuk memaksa negara mempertimbangkan kepentingan mereka. Aparatus negara tidak dapat berlindung di balik klaim “bertindak sesuai hukum,” sebab dalam republik, tugas negara bukan hanya mencegah gangguan, tetapi memastikan bahwa kekuasaan tunduk pada prosedur akuntabilitas dan membuka ruang setara bagi warga untuk menyuarakan kepentingannya.
Republik tidak akan kokoh jika warganya dipaksa hidup dalam ketakutan yang bersifat struktural. Kritik adalah nadi yang menghidupkan tubuh republik; tanpa ruang bagi kritik, negara merosot menjadi mesin birokratis yang menuntut kepatuhan alih‑alih mengundang partisipasi.
Ruang Publik yang Menyempit
Dalam beberapa tahun belakangan, ruang publik di Indonesia menghadapi tekanan yang kian kuat. Aksi protes kian sering dibatasi, forum-forum diskusi diawasi, sementara ruang digital dipenuhi ancaman pelaporan dan jerat pasal. Dalam lanskap seperti ini, penahanan aktivis tidak bisa dibaca semata sebagai langkah penegakan hukum, melainkan juga sebagai pesan politik: negara berupaya menentukan sejauh mana kritik masih dianggap boleh disuarakan.
Habermas memaknai ruang publik sebagai arena di mana warga dapat berdebat secara rasional tentang persoalan bersama, tanpa dikungkung dominasi negara maupun kepentingan pasar. Pola yang berkembang di Indonesia menunjukkan ruang ini mengalami dua jenis distorsi sekaligus. Pertama, distorsi oleh negara, ketika instrumen hukum digunakan untuk menekan dan mengendalikan kritik. Kedua, distorsi oleh korporasi, ketika perusahaan yang berkelindan dengan aparatus negara melayangkan laporan pidana terhadap warga yang menentang proyek atau kebijakan tertentu.
Sebagai negara hukum demokratis hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat saling mensyaratkan, rule of law dan demokrasi seharusnya ko-original, saling mendasari satu sama lain. Kekuasaan administratif negara tidak boleh mengikuti rasionalitasnya sendiri, melakukan kolonisasi dengan cara membatasi ruang bagi warganya untuk terlibat hanya dari satu pemilu ke pemilu lainnya (Hardiman, 2009). Ruang publik demokratis semestinya dibuka oleh negara, agar setiap warganegara dapat mengungkapkan opini, kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri sekaligus mempersoalkan segala sesuatu yang relevan dengan hal tersebut yang selama ini tidak dapat dikelola oleh sistem politik yang ada. Ruang demokratis tempat warga dapat mengungkapkan pendapat mereka secara diskursiflah yang dibutuhkan, bukan ruang yang justru dipersempit.
Ketika ruang publik menyempit, warga semakin kehilangan kanal yang aman untuk menyatakan keberatan dan mengajukan kritik. Di titik inilah amicus curiae memperoleh relevansi baru: ia menjadi sarana untuk membuka kembali ruang deliberasi yang tertutup, dengan membawa suara publik dan logika diskursus yang berorientasi pada argumen, bukan paksaan masuk ke dalam ruang peradilan. Sebab semestinya diskursus dalam ruang publik yang komunikatiflah yang dibangun, pencapaian pengertian bersama yang harus di kedepankan, bukan kepatuhan melalui paksaan.
Amicus Curiae: Ruang Publik yang Menyusup ke Ruang Peradilan
Amicus curiae adalah pendapat hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang bukan bagian dari perkara, tetapi memiliki perhatian atau kepentingan terhadap isu yang sedang diperiksa hakim. Di banyak negara demokratis, mekanisme ini menjadi jalur penting bagi kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas terdampak untuk menyampaikan pandangan dan argumen yang kerap tidak muncul dalam alur peradilan yang formal dan terbatas pada para pihak.
Di Indonesia, penggunaan amicus curiae kian mengemuka dalam perkara-perkara strategis, termasuk dalam kasus penahanan aktivis. Kehadirannya mengemban sedikitnya tiga peran utama. Pertama, fungsi deliberatif. Melalui amicus curiae, diajukan rangkaian argumen rasional yang membantu memperluas sudut pandang hakim. Dokumen ini memberi konteks sosial, memperjelas duduk persoalan hukum, dan menegaskan bahwa perkara yang diperiksa bukan sekadar sengketa individual, melainkan menyentuh kepentingan publik yang lebih luas.
Kedua, fungsi pengawasan. Pengajuan amicus curiae menunjukkan bahwa proses peradilan berada di bawah sorotan warga. Pesan yang disampaikan jelas: negara tidak boleh menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang tanpa kontrol dan pemantauan dari publik.
Ketiga, fungsi legitimasi. Putusan yang membuka diri terhadap dan mempertimbangkan amicus curiae cenderung memiliki dasar legitimasi yang lebih kuat, karena lahir dari proses yang tidak hanya mendengar suara negara, tetapi juga memperhatikan suara masyarakat. Karena itu, amicus curiae tidak dapat direduksi sebagai sekadar dokumen tambahan dalam berkas perkara. Ia adalah praktik politik yang memasukkan energi ruang publik ke dalam ruang peradilan, memperluas jangkauan partisipasi warga dalam proses penegakan hukum dan pencarian keadilan.
Sebuah republik demokratis hanya bisa tetap berdiri kokoh bila warganegaranya memiliki cara nyata untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan. Saat aktivis dikriminalisasi, yang sedang diuji bukan hanya individu, melainkan ketahanan republik itu sendiri. Sebaliknya, ketika publik mengajukan amicus curiae, itu adalah upaya kolektif untuk menjaga agar republik tidak tergelincir ke arah dominasi.
Di tengah praktik demokrasi yang makin sering berhenti pada ritual prosedural, amicus curiae menghadirkan kembali makna dasariah hukum: bahwa ia wajib mendengar suara warga.
Mekanisme ini menegaskan bahwa ruang peradilan bukan arena eksklusif negara, melainkan juga ruang milik publik yang berkepentingan atas tegaknya keadilan. Lebih jauh, amicus curiae mengingatkan bahwa kritik bukan musuh negara, melainkan bagian sah dari perjanjian republikan. Negara yang memenjarakan kritik sesungguhnya sedang mengingkari sumber legitimasinya sendiri: kekuasaan yang seharusnya berasal dan dijalankan atas nama rakyat. Republik yang sehat tidak gentar berhadapan dengan kritik. Ia justru bertumbuh dalam ruang publik yang berisi perdebatan, keberatan, dan suara-suara yang menggugat kenyamanan.
Penahanan aktivis merupakan sebuah isyarat bahwa republik sedang enggan mendengar, sebaliknya, munculnya amicus curiae menandakan bahwa warga belum berhenti berjuang.
Amicus curiae menjadi pengingat bahwa dalam tubuh republik masih tersimpan perangkat untuk menahan laju dominasi. Selama warganegaranya tetap berani bersuara di jalanan, di mimbar atau ruang diskusi digital, hingga di hadapan majelis hakim, tanda kehidupan republik belum sepenuhnya padam. (***)
