BANYUMAS – Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto saat ini menghadapi keterbatasan jumlah hakim. Meski demikian, jajaran PN Purwokerto menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.
Wakil Ketua PN Purwokerto, Dian Anggraini, S.H., M.H., menyampaikan bahwa secara sumber daya manusia, PN Purwokerto memang kekurangan hakim. Namun, hal itu tidak mengurangi tanggung jawab dalam menjalankan tugas peradilan.
“Secara SDM kita memang sedang kekurangan hakim, tetapi hal itu tidak menghilangkan tugas kami untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Kami berusaha maksimal,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Kekurangan Hakim
Saat ini PN Purwokerto memiliki enam hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dari jumlah tersebut, hakim anggota hanya empat orang. Padahal, secara ideal PN Purwokerto membutuhkan sembilan hakim untuk membentuk tiga majelis tetap.
“Ketua dan Wakil Ketua tetap bersidang, tetapi sebagai pimpinan mereka juga menangani banyak kegiatan. Idealnya ada majelis tetap di luar pimpinan agar persidangan berjalan optimal,” jelas Dian.
Dengan kondisi tersebut, PN Purwokerto masih membutuhkan empat hakim tambahan. Dian berharap ke depan ada penambahan atau mutasi hakim untuk memperkuat pelayanan peradilan.
Perkara Menumpuk
Sepanjang 2025, PN Purwokerto mencatat perkara pidana berkisar 190–200 kasus, termasuk pidana ringan dan perkara lalu lintas. Jumlah ini dinilai tidak terlalu tinggi untuk pengadilan kelas IB. Namun, perkara perdata tergolong cukup tinggi.
“Perkara perdata gugatan hampir mencapai 100 perkara. Gugatan sederhana juga cukup signifikan. Untuk permohonan perdata, jumlahnya hampir 200 perkara jika ditotal,” ungkapnya.
Sosialisasi Keterbukaan Informasi
Pernyataan tersebut disampaikan Dian dalam kegiatan Sosialisasi SK-KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Acara digelar Jumat (6/2/2026) dengan dihadiri aparat penegak hukum, advokat, perwakilan rutan dan lapas, mahasiswa, serta insan media.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait keterbukaan dan standar pelayanan informasi di lingkungan peradilan. (Angga Saputra)
