PURBALINGGA – Tumpukan sampah yang mencemari saluran air dan sungai di Kabupaten Purbalingga kian mengkhawatirkan. Hari ini, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga melakukan pembersihan massal di saluran irigasi Slinga Kanan yang tersumbat sampah.
Kondisi ini mencerminkan masalah serius terkait budaya membuang sampah sembarangan ke saluran irigasi, drainase, dan sungai di Purbalingga, baik di pedesaan maupun perkotaan.
Eddy Wahono, seorang pengamat lingkungan dan kebijakan publik, menyoroti dampak langsung pencemaran sampah terhadap kelestarian sumber daya air. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi masalah ini.
“Sangat diperlukan kerja sama antara SDA DPUPR Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup, para camat, dan kepala desa untuk memperketat pengawasan dan pembinaan masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya menjaga sumber daya air harus menjadi agenda bersama,” ujar Eddy.
Purbalingga sebenarnya telah memiliki regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang melarang pembuangan sampah sembarangan. Perda ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 29 Ayat (1) Huruf (e).
Eddy menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, pegiat lingkungan, dan media.
“Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk menciptakan efek jera,” tegasnya.
Kepala Bidang SDA DPUPR Kabupaten Purbalingga, Buang Sudirman
menjelaskan bahwa tumpukan sampah di saluran irigasi Slinga Kanan ditemukan setelah adanya permohonan pengaliran air dari GP3A Dapur Lintang untuk kebutuhan musim tanam kedua. Saluran tersebut, yang masih dalam proses pembangunan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta, ternyata tersumbat parah.
“Permintaan pengaliran air membuat kami melakukan pengecekan lapangan dan ditemukan tumpukan sampah. Kondisi ini menghambat aliran dan perlu segera dibersihkan,” jelas Buang Sudirman.
Menindaklanjuti hal ini, pada 20 Juni 2025 lalu telah digelar rapat koordinasi di Balai Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah. Rapat tersebut melibatkan BBWSSO, Bidang SDA DPUPR, Dinas Pertanian, camat terkait, kepala desa, serta perwakilan GP3A dan kelompok tani. Disepakati bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab Bidang SDA DPUPR Purbalingga, mengingat keterbatasan personel penjaga Bendung Slinga.
Buang Sudirman menduga sampah yang menyumbat saluran irigasi berasal dari aliran hulu Sungai Klawing dan saluran irigasi Larangan 1 yang melintasi wilayah Kota Purbalingga. (Angga Saputra)
