BANYUMAS – Eksekusi bangunan Pasar Ajibarang yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/1/2025) resmi ditunda. Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinperindag Banyumas, Gatot Eko Purwadi dalam audiensi yang digelar di gedung DPRD Banyumas bersama Ketua DPRD dan perwakilan pedagang Pasar Ajibarang pada Rabu (22/1/2025).
“Harusnya dijadwal mulai besok (hari ini-red), tapi kita nahan dulu,” ujar Gatot.
DPRD Banyumas berencana menggelar audiensi lanjutan bersama pedagang, dengan melibatkan pihak ketiga yang terkait dalam rencana pengembangan pasar tersebut.
Protes Pedagang Pasar Ajibarang
Lebih dari seratus pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Ajimas mendatangi gedung DPRD Banyumas untuk meminta penundaan eksekusi bangunan, Rabu (22/1/2025). Mereka merasa bahwa pembangunan yang direncanakan merugikan pedagang karena kurangnya sosialisasi terkait rencana pengembangan.
Ketua Paguyuban Ajimas, Tofan Aji alias Haji Opang menyebutkan bahwa yang diinformasikan kepada pedagang hanyalah jadwal pelaksanaan eksekusi, bukan perencanaan pembangunan.
“Sosialisasi yang dilakukan itu untuk pelaksanaan eksekusi, sosialisasi perencanaan tidak ada, kami tidak tahu,” ungkap Opang.
Pedagang juga mengkritik proses penandatanganan kerja sama dengan pihak ketiga, yang dilakukan sehari sebelum masa jabatan Bupati Husein berakhir pada 23 September 2023, sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya unsur politik.
Menurut Haji Opang, pedagang merasa revitalisasi fasilitas dan pengelolaan pasar lebih mendesak dibandingkan pembangunan baru yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi pedagang.
Ia juga meminta pemerintah mengembalikan pasar ke kondisi semula, di mana Pasar Ajibarang sebelumnya berfungsi sebagai pasar induk yang kini lebih menyerupai pasar eceran.
“Kami meminta pasar kami seperti semula, dari bangunannya hingga pengaturannya,” tegasnya.
Pendamping pedagang, Rohadi, menambahkan bahwa pembangunan seharusnya dilakukan dengan dialog dan memperhatikan kesejahteraan pedagang. Ia menekankan bahwa pedagang tidak menolak pembangunan, tetapi meminta adanya solusi adil.
“Kami tidak pernah menyetujui pengosongan kios tanpa ganti rugi yang layak. Banyak pedagang sudah bergantung pada pasar ini untuk menghidupi keluarganya,” ujar Rohadi.
Sementara Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan pengembang, yang menjadi penyebab utama keresahan pedagang. Menurutnya, pembangunan pasar harus direncanakan dengan jelas dan tidak merugikan pedagang maupun masyarakat.
“Perencanaan harus jelas. Pihak siapa yang membangun, untuk apa dibangun. Harapan kita, perluasan Pasar Ajibarang tidak berdampak buruk pada pedagang,” kata Subagyo.
Dengan penundaan ini, pedagang berharap adanya transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam merumuskan solusi yang adil terkait masa depan Pasar Ajibarang. (Angga Saputra)
