Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengusulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu disorot.
Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak membeberkan alasan kenapa PDIP tidak menarik menterinya dari Kabinet Indonesia Maju, mengajukan hak angket dengan serius, dan memecat Jokowi sebagai kader.
Ia merasa hal tersebut disebabkan karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tersandera kasus Harun Masiku berdasarkan pengakuannya yang menyatakan bahwa kasus tersebut menyanderanya agar tidak mengkritisi soal pemilu.
“Kalimat ini artinya, Hasto mengakui kalau dia tersandera. Pantesan sampai dengan sekarang menteri-menteri PDIP tidak ditarik, hak angket setengah hati, bahkan Jokowi belum dipecat secara resmi sebagai anggota PDIP,” ujarnya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (18/3).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan terdapat instrumen hukum yang menargetkan dirinya, yaitu kasus Harun Masiku.
Padahal pada persidangan ia terbukti tidak terlibat, namun terus diupayakan untuk dikaitkan dengannya agar tidak mengkritisi pemilu.
“Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai Sekjen , dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam menarget saya,” kata Hasto dikutip dari Liputan6 SCTV.
“Tapi itu diupayakan untuk mengunci saya agar tidak bersikap kritis terhadap pemilu. Untuk mengunci (betul), di pengadilan saya sudah jelaskan terkait hal terkait Harun Masiku dan tidak ditemukan suatu fakta yang berkaitan dengan saya,” sambungnya.
Ia merasa kasus Harun Masiku semakin dikaitkan dengan dirinya sejak mengkritisi kecurangan pemilu, Presiden Jokowi, dan mengkritisi partai politik (parpol) yang mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (/fajar.co.id)
