NASIONAL, indiebanyumas.com– Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merespons penilaian Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran soal film dokumenter Dirty Vote. TKN Prabowo-Gibran sebelumnya menyebut Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai, film Dirty Vote hanya mengingatkan seluruh pihak akan adanya peluang pelanggaran pemilu masif terjadi di Tanah Air.
“Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara pemilu, menurut saya tidak tepat sama sekali,” kata Todung di Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Atas dasar itu, Todung berbeda pendapat dengan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. Baginya, film Dirty Vote memiliki nilai literasi terkait pendidikan politik Tanah Air.
“Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa. Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi dan jangan kita membuat setback (kemunduran) dalam demokrasi kita,” ujar Todung.
Film dokumenter berjudul Dirty Vote dirilis Minggu (11/2/2024). Film tersebut mengupas tuntas desain kecurangan Pemilu 2024.
Tiga ahli hukum ternama, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari terlibat dalam film dokumenter garapan Dandhy Laksono itu.
Film ini dapat disaksikan seluruh masyarakat Indonesia di kanal Indonesia Baru di Youtube.
Zainal Arifin Mochtar menyebut, film ini salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2024 dengan mengungkap kecurangan pemilu yang dilakukan berbagai politisi demi memenangkan kepentingan pribadi.
Bivitri Susanti juga mengungkap alasan dirinya terlibat dalam film tersebut. Dia menyadari banyak orang yang paham pemilu tahun ini telah terjadi kecurangan dan tidak baik-baik saja.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi film dokumenter Dirty Vote. TKN menuding film tersebut mengandung unsur kebencian.
“Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman di Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Angga Saputra
