PILPRES, indiebanyumas.com– Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengatakan, kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan penegak hukum penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Apa yang disampaikan Ganjar berkaca pada pengalaman tatkala dirinya menangani kasus TPPO semasa menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng).
“Di Semarang dilatih kerja alasan akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia, tapi ternyata trafficking, TPPO, maka kita handle. Ini penting, partisipasi satu antara pemerintah daerah (pemda), dua penegak hukum butuh, maka butuh kerja sama antara penegakan hukum dengan pemda,” ujar Ganjar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).
Dia mengatakan, pemerintah harus membuka layanan pengaduan terkait TPPO. Langkah itu diperlukan agar laporan dari masyarakat bisa cepat direspons dan ditangani.
“Kita siapkan shelter yang menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor,” ucapnya.
Saat menemui tokoh agama di Kupang, Ganjar mengaku menerima banyak masukan. Salah satu masukan itu yakni menjaga persatuan menjelang Pemilu 2024.
Dia sadar betul masukan itu wajib dijalankan agar masyarakat tetap hidup harmonis dan berlandaskan toleransi.
“Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus di tengah-tengah kita mengikuti proses politik yang namanya pemilu, ‘Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoaks,’ begitu. Ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan,” katanya.
Selain itu, dia turut menerima sejumlah masukan lainnya. Masukan-masukan itu di antaranya terkait masalah kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
“Dari dua tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur banyak sekali,” tuturnya. (aga)
