Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD mulai diserang. Mahfud dianggap melakukan kampanye terselubung dan kompeten menjabat menko lantaran bersikap permisif dalam kasus pakta integritas Pj Bupati Sorong.
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis’98, Sangap Surbakti menilai, Mahfud selaku Menko Polhukam seharusnya risih menyikapi beredarnya pakta integritas yang menunjukkan Pj Bupati Sorong tak netral. Terlebih salah satu poin dalam pakta integritas memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.
“Kita tak melarang Pak Mahfud untuk berkontestasi di Pilpres. Tapi, Pak Mahfud juga harus sadar kalau dia juga masih menjadi pejabat publik. Jadi, melihat suatu persoalan harus objektif,” kata Sangap, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Menurut Sangap, pernyataan Mahfud yang menyebut tak ada masalah hukum dari beredarnya pakta integritas sangat membahayakan. Pernyataan itu bisa dibaca Mahfud bersikap permisif terhadap ketidaknetaralan ASN.
“Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam pemilu, ini membahayakan demokrasi kita,” keluhnya.
Mahfud juga disebut melakukan kampanye terselubung ketika berpose dengan pilot maskapai Garuda di ruang kokpit. Nampak dalam foto yang beredar di medsos, Mahfud bersama dua orang pilot dan memberi salam metal menyimbolkan angka 3 yang menjadi nomor urut Ganjar-Mahfud.
Eks Ketua MK bahkan dilaporkan ke Bawaslu lantaran menyampaikan pantun bernada ajakan memilih, ketika menghadiri prosesi pengambilan nomor urut di KPU.
Sangap menegaskan, pihaknya tak mau menghambat Mahfud berkompetisi. Namun dirinya mengingatkan, ada etika dan profesionalisme yang perlu diperhatikan Mahfud yang masih berstatus pejabat negara.
“Jelas-jelas dalam pakta integritas Pj Bupati Sorong ada perintah untuk memenangkan Ganjar di Pilpres. Ini pintu masuk ASN tidak netral di Pemilu, dan ini merusak demokrasi. Harusnya Pak Mahfud perintahkan Bawaslu untuk investigasi persoalan ini,” ujar eksponen Forkot 98.
