Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut angkat bicara ihwal bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asumsi Pemilu 2024 bisa diintervensi. Hasto pun menyinggung dipakainya instrumen kekuasaan saat Pemilu 2009.
“Ya pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai,” tutur Hasto saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Pengerahan kekuasaan itu, kata Hasto, dikuatkan oleh penelitian asal Australia, Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy. “Penelitian Marcus Mietzner selama 6 bulan hampir 2 billion USD, dipakai sebagai electionering budgeting,” tuturnya.
Kendati demikian, Hasto menegaskan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, kaya Hasto, ada potensi konflik kepentingan.
“Hasil survei menunjukkan bahwa conflict of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jujur adil, dan menempatkan rakyat sebafai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi banyaknya pihak yang menyebut Pemilu 2024 bisa diintervensi oleh siapa pun. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar.
Jokowi menjelaskan bahwa di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terdapat saksi-saksi dari masing-masing partai politik dan pihak keamanan dari TNI dan Polri.
“Sekali lagi ini Pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
