Presiden Joko Widodo menegaskan peran sentral lembaga pengawas pemilu untuk memastikan pesta demokrasi yang berintegritas. Kepala negara berpesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berani menindak tegas setiap pelanggaran.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta, hari ini.
“Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan tapi sekali lagi ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis,” ucap Jokowi pada acara Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/23)
Meski begitu Presiden memastikan akan sulit bagi peserta pemilu mengintervensi untuk memuluskan kepentingan baik pribadi maupun sebagian golongan.
“Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja. Oleh masyarakat, oleh media, dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba mengintervensi karena jelas sangat-sangat sulit,” kata Jokowi.
Presiden mendorong penyelenggaraan Pemilu 2024 mewujudkan kontestasi yang berkualitas. Menurut Jokowi, kualitas dari proses penyelenggaraan yang tepercaya akan membuahkan legitimasi atau pengakuan yang kuat.
“Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang damai tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan tepercaya,” ucap Jokowi.
Presiden Jokowi meminta penyelenggara dan pengawas pemilu menyerap aspirasi publik untuk menjaga eskalasi politik tetap kondusif, aman dan damai. Kata Jokowi, pesan tersebut juga ia sampaikan kepada ketiga calon presiden dalam jamuan makan siang di Istana Negara, pekan lalu.
Jokowi juga menekankan peran sentral masyarakat dalam demokrasi untuk menilai integritas dari masing-masing calon pemimpin negara.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hasyim Asy’ari menegaskan pengawasan terhadap KPU pusat dan daerah merupakan bentuk integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan itu bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan oleh KPU.
“Kewenangannya besar dan untuk mencegah supaya tidak ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, maka dibentuklah macam-macam termasuk DKPP, termasuk Bawaslu. Jadi adanya lembaga-lembaga itu untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Baik integritas proses maupun hasil, itu tanggung jawab kita,” ucap Hasyim.
Ketua KPU Pusat, Hasyim Asy’ari menegaskan, lembaga penyelenggara pemilu harus bekerja sesuai asas akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum. Contoh implementasi asas penyelenggara pemilu itu saat proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
“Sebagai contoh misalkan ya proses pendaftaran capres sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 sebagai contoh kami di KPU Pusat, publik pengen tahu sikap KPU terhadap putusan tersebut. Kami ini untuk konferensi pers aja berhitung,” ucapnya
“Mau ngomong salah ngomong, kecepatan salah, enggak ngomong apa lagi, makanya kita harus ngomong, tapi harus mengatur waktu yang tepat. Itupun masih dikritik tapi udahlah risiko, tapi yang penting KPU memberikan respons,” sambungnya.
