Purbalingga – Tren kasus positif covid-19 di Kabupaten Purbalingga menurun. Kondisi ini membawa angin segar bagi sektor pendidikan. Sekolah-sekolah bersiap kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Tren penurunan kasus ini diharapkan terus berlanjut. Sehingga seluruh sekolah bisa melangsungkan PTM.
Melalui surat edaran (SE) Bupati Purbalingga, tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Menyikapi mulai menurunnya kasus positif covid-19, maka sekolah mulai diperbolehkan menggelar tatap muka. Tentunya pelaksanaan PTM ini masih terbatas dan harus ketat protokol kesehatan (Prokes).
Pelaksanaan PTM pada satuan pendidikan harus mempedomani sejumlah ketentuan. Diantaranya, satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, harus mengisi dan atau memperbarui daftar periksa pada laman data pokok pendidikan (Dapodik) kementrian pendidikan dan kebudayaan.
“Agar mengetahui kesiapan satuan pendidikan menyelenggaran pendidikan tatap muka,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dalam surat edarannya.
Simulasi PTM telah dilaksanakan oleh beberapa sekolah, sejak tanggal 6-9 Oktober 2021. Sedangkan ujicoba dilaksanakan sejak 11-16 Oktober. Beberapa sekolah yang melaksanakan yakni SMPN 1 Purbalingga, MTs N Purbalingga. SMAN 1, 2 Purbalingga. SMAN 1 Bobotsari, SMK N 1 Purbalingga, MAN Purbalingga, dan SMK Jawa Tengah.
“Pelaksanaan PTM bisa dimulai tanggal 18 Oktober 2021, tentunya bagi sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait dan Satgas Covid-19 Kabupaten, setelah melalui verifikasi,” katanya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi mengatakan, sampai saat ini sudah banyak sekolah yang mengajukan izin PTM. Baik jenjang pendidikan SD, maupun SMP. Pelaksanaan PTM tentunya menjadi harapan banyak pihak. Baik pihak sekolah, maupun pihak wali murid, dan pemerintah. “
“Sudah ada sejumlah sekolah yang mengajukan izin pelaksanaan PTM terbatas. Tapi jumlahnya masih dihitung,” katanya.
Sebelum benar-benar menggelar PTM, semua sekolah akan dilakukan survei kesiapan oleh satgas covid kabupaten. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka diberikan izin untuk menggelar PTM. Selain dari fasilitas prokes di sekolah, perlu juga persetujuan orangtua murid.
“Sebelum PTM terbatas akan disurvei satgas. PTM dimulai dengan kelas terbesar. Hanya boleh 50 persen jumlah siswa untuk pelaksanaan PTM,” katanya.
