Purbalingga – Terkatung-katungnya jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Purbalingga, membuat kursi ketua partai berlambang pohon beringin tersebut belum terisi. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jateng kembali menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua untuk memimpin Partai Golkar di Purbalingga.
“DPD Partai Golkar Jateng menujuk Anton Lami Suhadi sebagai Plt Ketua Partai Golkar Purbalingga. Beliau akan melaksanakan tugas hingga Musda dilaksanakan dan ketua definitive terpilih,” kata Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Purbalingga, Supriyono SPd, Sabtu (26/6/2021).
Dia menyampaikan ini sudah untuk kedua kalinya jabatan Ketua Umum Partai Golkar Purbalingga di jabat Plt. Sebelumnya jabatan Plt Ketua Partai Golkar Purbalingga dijabat oleh Wirendra Subyakta Cakrawerdaya yang juga pengurus DPD I Partai Golkar Jateng.
“Penggantinya sebagai Plt juga pengurus DPD I Partai Golkar Jateng,” terangnya.
Supriyono menyampaikan pengisian jabatan Plt Ketua dikarenakan saat ini pengurus Partai Golkar Purbalingga periode 2016-2021 sudah memasuki masa demisioner. Namun Musda yang salah satu agenda untuk pengisian kepengurusan belum bisa terlaksana.
“Makanya sebelum ketua defintif ada, kita dipimpin Plt Ketua,” lanjutnya.
Pada hari yang sama menurutnya Plt Ketua Partai Golkar Purbalingga Anton Lami Suhadi melaksanakan pertemuan dengan jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Purbalingga, di sekretariat. Dalam kesempatan tersebut Anton menyampaikan dia akan melakukan konsolidasi internal.
“Salah satunya untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda,” ungkapnya.
Molornya jadwal Musda salah satunya disebabkan adanya persaingan memperebutkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar Purbalingga periode 2021-2026. Dua nama saling berebut dukungan suara Pengurus Kecamatan (PK). Masing-masing Sudono yang merupakan ketua demisioner dan Teny Juliawati yang merupakan bendahara demisioner.
Sudono yang juga Wabup Purbalingga dan merupakan ketua Partai Golkar Purbalingga dua periode masih berniat maju sebagai ketua. Begitu pula Teny yang mengaku mendapatkan dukungan dari 12 PK. Kondisi tersebut membuat Partai Golkar Purbalingga terbelah. Buntutnya Musda gagal terlaksana, karena dukungan pemilik suara pecah.
