PURWOKERTO – Puluhan warga yang tergabung dalam Aksi Rakyat Banyumas (ARB) kembali turun ke jalan, Selasa (10/11/2026). Ini aksi ketiga mereka. Tuntutannya satu: pemerintah daerah harus memberi kepastian siapa yang menanggung biaya pasien BPJS Kesehatan nonaktif yang butuh layanan rumah sakit.
Aksi digelar di depan Pendopo Si Panji, Purwokerto. Massa menilai janji Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bahwa semua pasien tetap dilayani belum menjawab pertanyaan paling penting di lapangan: siapa yang bayar?
Setelah berorasi, perwakilan ARB diajak audiensi. Hasilnya, Pemkab Banyumas sepakat menanggung biaya perawatan pasien di rumah sakit selama 10–30 November 2026.
Tuntutan Tak Berubah
Pegiat sosial ARB, Kuat Teguh Sudarto, menegaskan tuntutan mereka tetap sama: UHC kembali berjalan penuh, tanpa syarat capaian kepesertaan minimal 80 persen.
Menurut Kuat, data BPJS Kesehatan menunjukkan Banyumas hanya perlu menambah sekitar 3,8 persen peserta untuk memenuhi ambang batas itu. Kebutuhannya sekitar Rp3,1 miliar.
“Kami menuntut agar Desember nanti UHC sudah berjalan normal di Banyumas, tanpa persyaratan macam-macam,” tegasnya.
Kuat menjelaskan, bila status UHC terpenuhi, warga Banyumas yang sedang dirawat tapi BPJS-nya nonaktif bisa langsung diaktifkan hari itu juga. Pasien tak perlu menunggu administrasi berlarut-larut atau terbebani tunggakan dan denda.
Tapi, ia menilai yang paling mendesak sekarang adalah kepastian siapa yang menanggung biaya pengobatan selama masa transisi November.
Ia mencontohkan sejumlah kasus. Ada pasien yang harus dirujuk ke RS Margono Soekarjo dengan perkiraan biaya Rp26 juta. Ada juga pasien di RSUD Banyumas dengan biaya perawatan sekitar Rp2,8 juta yang tertahan hingga malam karena belum ada kepastian pembayaran.
“Kalau hanya pelayanan, rumah sakit memang sudah menjadi tugasnya melayani pasien. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatannya?” ujar Kuat.
ARB meminta Bupati memberi jaminan langsung agar seluruh biaya perawatan pasien BPJS nonaktif selama 10–30 November ditanggung pemerintah daerah. Kepastian ini dinilai penting agar tak ada saling lempar tanggung jawab antara rumah sakit dan pemerintah.
Pemkab Siapkan Skema Cost Sharing
Menanggapi tuntutan itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Deddy Noerhasan menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembiayaan bersama atau cost sharing untuk menjembatani kebutuhan biaya layanan kesehatan.
Menurut Deddy, skema itu semula direncanakan untuk mengantisipasi kebutuhan hingga Desember. Namun, pemerintah daerah berupaya memakainya lebih awal untuk mengatasi persoalan pembiayaan selama November.
Ia juga mengakui perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Informasi soal pasien yang butuh penanganan, termasuk persoalan administrasi dan pembiayaan, harus cepat disampaikan agar pelayanan tak terhambat.
“Kami sudah sepakat dengan rumah sakit bahwa pada November ini seluruh masyarakat akan dilayani dengan baik,” kata Sekda.
Dalam audiensi itu, ARB menyerahkan dokumen tuntutan dan meminta kebijakan pemda sejalan dengan komitmen pengaktifan kembali UHC. Pemkab Banyumas menyatakan akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Bupati untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjuti.
Kesepakatan pembiayaan 10–30 November menjadi langkah sementara. ARB tetap mendesak UHC di Banyumas kembali normal mulai Desember 2026 tanpa syarat tambahan yang menyulitkan masyarakat.
Sebelumnya: Bupati Janji Layanan Jalan Terus
Polemik evaluasi UHC di Banyumas sebenarnya sudah mendapat titik terang pekan lalu. Jumat (6/11/2026), Bupati Sadewo Tri Lastiono dalam konferensi pers di Aula Joko Kahiman memastikan layanan jaminan kesehatan bagi warga, khususnya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3, tetap berjalan tanpa hambatan hingga akhir tahun.
Sadewo menegaskan, keputusan mengevaluasi UHC diambil karena instruksinya agar program itu berkelanjutan dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi dan kritik masyarakat, Pemkab Banyumas bergerak cepat.
“Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3.146.694.600 untuk memenuhi tambahan belanja iuran jaminan kesehatan. Kekurangan pembiayaan ini sebagian akan ditutup menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026,” ujar Sadewo.
Dengan kesepakatan terbaru, warga Banyumas yang BPJS-nya nonaktif kini punya kepastian: selama 10–30 November, biaya perawatan ditanggung pemerintah daerah. (redaksi)
