BANYUMAS — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Edris Santoso, S.E., kembali turun ke daerah pemilihan untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kali ini, ia menggelar kegiatan peningkatan kualitas pengawasan peraturan daerah (perda) melalui sosialisasi.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Aula Balai Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 September 2026.
Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen penting pemerintahan desa dan struktur partai. Tampak hadir Kepala Desa Rancamaya, Amron, bersama Waryono selaku Tim Inti Edris Santoso. Hadir pula jajaran pengurus DPC dan DPRt Partai NasDem Dapil 6, para relawan yang tergabung dalam Korcam se-Kabupaten Banyumas, Kordes se-Kecamatan Cilongok, serta Korlap se-Desa Rancamaya, dan unsur tamu undangan lainnya.
Perda dan Undang-Undang Memiliki Karakter Berbeda
Dalam kesempatan itu, Edris menjelaskan bahwa aturan daerah dan undang-undang memiliki perbedaan mendasar. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang memiliki mekanisme dan unsur yang berbeda dengan peraturan daerah.
“Kalau aturan daerah dengan undang-undang kan berbeda. Ada unsur-unsur kalau untuk undang-undang kan asal. Ada unsur tidak naik. Kalau pertanyaan biasanya lebih memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih efektif, lebih gampang,” ujarnya.
Ia menyebut, dalam diskusi di DPRD Jawa Tengah, persoalan penerapan perda sering kali berbenturan dengan kondisi geografis daerah. Edris mencontohkan, masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan ketika harus mengurus perizinan.
“Kalau bicara pemakaran, kita lihat unsur geografis. Di daerah yang jauh, kalau ke kota mau mengurus izin, ada yang sampai tiga jam perjalanan. Nah, itu mungkin yang akan ditelusuri atau ditinjau kembali, mungkin di daerah Cilacap. Kalau kemarin Banyumas, memang tidak ada, tapi sudah ada diskusi,” jelasnya.
Menurut Edris, persoalan tersebut pada akhirnya bergantung pada proses politik yang berjalan. “Tentunya ini nanti tergantung ya, tergantung juga politiknya,” tambahnya.
Komisi A dan Komisi Lain Punya Relasi Berbeda
Edris juga menjelaskan bahwa Komisi A memiliki relasi yang berbeda dengan komisi lain di DPRD Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan bidang tugas masing-masing komisi.
“Kalau Komisi A itu relasinya berbeda dengan Komisi B, berbeda dengan Komisi C, berbeda dengan Komisi D dan E karena ada lima. Kalau Komisi A itu terkait pemerintahan, biasanya Sampol PP, Komisi Informasi, dan juga ada Kesepakol yang terkadang tidak langsung bersinambungan dengan masyarakat,” paparnya.
Ia mencontohkan, persoalan pendidikan dan kesehatan merupakan ranah Komisi E. Meski demikian, Edris mengaku tetap memiliki relasi dan teman di komisi tersebut.
“Contoh, ada beberapa yang biasanya komunikasi melalui rekap, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu Komisi E. Berbeda, tapi saya juga mempunyai relasi, mempunyai teman di Komisi E,” ujarnya.
Edris lantas menceritakan pengalamannya ketika ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di salah satu rumah sakit. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ada kejadian di salah satu rumah sakit, saya tidak bisa menyebutkan. Ada permasalahan, pasien itu tidak diterima. Komunikasi via WA ke saya, ‘Mas, ini tidak diterima.’ Saya tanya tentang rumah sakit itu, tapi dari beberapa harian rumah sakit disarankan, akhirnya saya datang ke rumah sakit, ternyata ada persoalan,” ceritanya.
Aspirasi Masyarakat Diserahkan ke Tim
Terkait aspirasi masyarakat, Edris menegaskan bahwa hampir semua daerah memiliki aspirasi yang perlu ditindaklanjuti. Namun, ia menyerahkan proses penjaringan aspirasi tersebut kepada timnya di lapangan.
“Kalau masalah aspirasi, hampir semua daerah itu mempunyai aspirasi. Tapi masalah aspirasi biasanya saya serahkan kepada beliau Pak Waryono, ngomong dengan yang Cilongok, Pak,” ujarnya.
Edris mengaku tidak langsung menunjuk salah satu orang atau desa tertentu. Menurutnya, tim di lapangan lebih mengetahui kebutuhan riil masyarakat.
“Karena ada kuota, terkadang kebutuhannya seribu, kuotanya 100. Dan itu yang perlu didiskusikan bersama-sama. Mohon maaf, saya terkadang tidak langsung menunjuk salah satu orang, salah satu desa. Saya serahkan semuanya ke tim karena saya yakin tim itu yang di lapangan yang tahu,” jelasnya.
Ia berharap, dengan koordinasi yang baik antara masyarakat dan tim, penyaluran aspirasi dapat berjalan lebih efektif. “Untuk teman-teman relawan, dari kepentingan bisa berkoordinasi agar bisa bareng-bareng. Seperti itu,” tambahnya.
Ajak Kader Terus Berinovasi dan Bermanfaat
Di akhir kegiatan, Edris mengajak seluruh kader dan relawan untuk terus semangat, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan upaya membantu masyarakat ke depan.
“Terus semangat, terus berinovasi, terus bisa bermanfaat untuk lingkungan. Dengan adanya kita sama-sama koordinasi, dengan adanya kita saling komunikasi ini, insya Allah ke depan kita mungkin lebih mudah dalam membantu masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peran pengawasan perda sekaligus mempererat sinergi antara anggota DPRD dan konstituennya di daerah pemilihan.
Menurut Edris, Kesbangpol juga dinilai memiliki peran dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan seperti audiensi dan diskusi yang membahas sejumlah persoalan, antara lain keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta pendidikan Pancasila.
Kegiatan tersebut secara rutin digelar di sejumlah daerah sebagai ruang dialog dan pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kebangsaan, keamanan, serta organisasi kemasyarakatan.
Pewarta: Yoga Cokro
Editor : Angga Saputra
