FOKUS – Tribhata Banyumas melalui Direktur Advokasi, Salsa Bila Hasna Huwaida, mendesak tim penyelesaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, untuk segera melakukan Appraisal atau penaksiran ulang terhadap nilai tanah bengkok Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, dengan tanah penggantinya.
Tanah bengkok di Desa Karangrau itulah yang saat ini telah berdiri perumahan Sapphire Mansion. Hasil apprasial ini, akan menjadi dasar untuk menentukan selisih nilai yang diduga masih ada kekurangan.
“Jika memang terdapat selisih, nantinya pihak PT juga harus menyerahkan kekurangan tersebut yang akan dimasukkan ke dalam kas atau aset desa,” ungkap Salsa.
Tribhata akan segera mengirimkan surat resmi kepada tim Pemkab Banyumas untuk menuntut pelaksanaan apresiasi ini.
“Kami meminta agar Pemda bekerja secara objektif dan profesional, mengurai persoalan dari awal proses tukar guling tahun 1997, dan bukan hanya mengurai persoalan sejak 2017 hingga saat ini,” terang Salsa.
Kronologi dan Tuntutan Warga
Seperti diketahui, tanah bengkok Desa Karangrau seluas 94.110 M2 ditukar dengan tanah di sejumlah lokasi di Kecamatan Kembaran dan Sumbang, dengan total 103.612 M2. Meskipun secara ukuran lebih luas, masyarakat mempertanyakan nilai kesepadanan tanah tersebut.
Menurut Tribhata, prinsip dasar semua aturan tukar guling tanah adalah, jika tidak ada keuntungan, maka minimal nilainya harus setara.Salsa juga menegaskan bahwa warga
saat ini bukan mengemis, melainkan menuntut hak mereka kepada PT Linggarjati Permai yang melakukan tukar guling.
Selain itu, prinsip tukar guling seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh diperjualbelikan, sementara tanah Karangrau kini berdiri Perumahan Sapphire Mansion.
Lambannya Penyelesaian dan Ancaman Hukum
Salsa menyoroti lambannya proses penyelesaian. Pasca-audiensi yang diselenggarakan pada 26 Mei 2025, atau hampir tiga pekan lalu di Hotel Magnum Sokaraja, berita acara audiensi belum juga ditetapkan karena adanya pihak yang belum mau menandatangani.
“Hal tersebut juga menunjukkan ketidakcekatan dan profesionalitas khususnya penyelenggara atau fasilitator audiensi, yakni pihak Kecamatan Sokaraja. Hal ini menimbulkan warga semakin resah,” kritiknya.
Salsa menambahkan, “Gejolak di masyarakat jangan dianggap enteng. Hampir tiga ratus warga yang sudah menguasakan kepada Tribhata dan jumlah tersebut akan terus bertambah.”
Warga mendorong penyelesaian persoalan ini melalui musyawarah. Namun, jika tidak kunjung terselesaikan, warga juga meminta agar masalah ini bisa dilaporkan secara hukum dan dibawa ke Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tim penyelesaian yang dibentuk oleh Pemda Banyumas harus lebih serius dan jangan sampai berlarut. Berkaitan dengan banyaknya dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pengembang, Pemda semestinya tegas, karena keinginan warga agar tukar guling dibatalkan semakin menguat,” pungkas Salsa.
Ia berharap Pemda lebih peka dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. (Angga Saputra)
