BANYUMAS – Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica, melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyumas pada Minggu (13/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pengecekan kesiapan rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertemuan berlangsung di Sentra Satria Baturraden dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto. Salah satu agenda utama adalah membahas kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Sumbang. “Ada dua lokasi yang kami ajukan, yakni di Desa Banteran dan Desa Karangcegak,” jelas Kresnawan.
Lahan di Desa Banteran terdiri dari tanah milik Pemkab Banyumas seluas 4,5 hektare, serta tanah milik Pemerintah Desa Banteran seluas sekitar 7.000 meter persegi. “Keduanya berada dalam satu area, dengan total luas sekitar 5,2 hektare,” tambahnya.
Sementara itu, lahan di Desa Karangcegak memiliki luas 6,6 hektare, namun terpisah oleh jalan kabupaten.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Sakty Suprabowo, menjelaskan bahwa kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Saat ini, pemerintah daerah sedang mengajukan proses pelepasan status LSD ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya untuk lahan di Desa Banteran yang menjadi prioritas pembangunan.
“Pada prinsipnya, kedua lahan sudah siap untuk diajukan pelepasan LSD. Semoga prosesnya dapat berjalan lancar dan cepat,” ujarnya.
Usai melakukan diskusi, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica bersama Kepala Sentra Satria Baturraden meninjau beberapa ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahap I di Sentra Satria Baturraden, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial.
Maulidya mengapresiasi kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam menyiapkan Sekolah Rakyat di Banyumas. “Kerja sama sudah terbentuk dengan baik, terutama antara kami di Kementerian PU dan Kementerian Sosial melalui Sentra,” katanya.
Sekolah Rakyat tahap pertama direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025–2026. Pembangunan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Artinya, kami harus mulai bergerak dari sekarang agar seluruh proses berjalan sesuai target nasional,” ujar Maulidya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim Kementerian PU bersama pejabat Pemkab Banyumas dan Sentra Satria meninjau langsung lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang. (Angga Saputra)
