BANYUMAS – Belum berdirinya fasilitas sekolah lanjutan atas negeri di wilayah Kecamatan Sumbang menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan mengatakan, gagasan untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang sudah pernah dirintis sejak 2016 silam karena faktor angka putus sekolah yang cukup tinggi.
Namun demikian, kata Budhi, karena persoalan keterbatasan anggaran dalam APBD Banyumas, maka diputuskan untuk pengalokasian dana rencana pendirian SMK Negeri di Sumbang tersebut, bergantian dengan wilayah Kecamatan Kebasen dan Lumbir.
“Setelah kewenangan diambil alih provinsi, akhirnya semakin tertunda. Padahal lahan milik Pemkab Banyumas di Sumbang sangat besar dan letaknya strategis,” kata Budhi.
Selanjutnya, kata Budhi, pihaknya kemudian memberikan peluang untuk kecamatan lain yang dirasa lebih urgen atau mendesak, mengingat di wilayah Sumbang sudah ada SMK swasta.
“Meskipun begitu, kami akan terus berupaya meningkatkan Sarpras pendidikan di Sumbang dan seluruh wilayah Banyumas. Khusus untuk Kecamatan Sumbang, lahan milik Pemda di sana ada ratusan hektar sehingga tidak perlu dibutuhkan dana untuk pengadaan lahan, cukup hibah kepada Pemprov Jateng,” ungkapnya.
Budhi juga memberikan saran kepada masyarakat untuk terus memberikan masukan yang positif kepada DPRD Banyumas dan Pemkab baik secara tertulis maupun saat pembahasan Raperda RPJPD Banyumas Tahun 2025-2045 berkaitan dengan menyambut Indonesia Emas.
Sebelumnya diberitakan, ketiadaan fasilitas SMA/SMK negeri di Kecamatan Sumbang, Banyumas menjadi sorotan kepala desa, camat, tokoh masyarakat, dan politisi. Pendirian SMA atau SMK negeri di Sumbang dianggap menjadi kebutuhan untuk peningkatan kualitas dan mempermudah akses pendidikan.
Dampak tidak adanya SMA/SMK negeri di Sumbang dirasakan menyulitkan saat pendaftaran siswa baru ke SMA/SMK negeri imbas sistem zonasi. Imbas lain adalah tidak terserapnya lulusan SMP ke sekolah negeri bahkan banyak yang sampai memilih tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Pendirian SMA atau SMK negeri di Kecamatan Sumbang sangat penting. Kami sangat setuju,” kata Kepala Desa Karangturi, Sumbang, Waskun dalam agenda diskusi ‘Menggagas Pendirian SMA/SMK negeri di Kecamatan Sumbang’, beberapa waktu lalu di aula kecamatan setempat.
Acara yang diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin atau BHB ini melibatkan Camat Sumbang, Hermawan Novianto dan akademisi Unsoed yang berasal dari warga lokal, Roy Andreas. Undangan melibatkan kepala desa dari 19 desa se-kecamatan dan tokoh masyarakat.
Saat acara diskusi, tiga orang kepala desa yakni Waskun (Kades Karangturi), Dwi Rintasari (Kades Susukan), dan Jarwo (Kades Banjarsari Wetan) masing-masing setuju terkait pendirian SMA/SMK negeri.
Kemudian Dwi Rintasari melanjutkan dengan menceritakan kisah kesulitan mencari sekolah negeri karena di Sumbang, maupun di kecamatan tetangga yakni Kembaran tidak ada SMA/SMK negeri sehingga harus mendaftarkan ke kecamatan tetangga kabupaten hingga ke sekolah swasta.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB)Â mengatakan, pihaknya setuju dengan usulan masyarakat dan butuh langkah konkret lanjutan guna mewujudkan ide tersebut yakni kajian akademik dan penyampaian ke Pemkab Banyumas serta Pemprov Jawa Tengah.
“Pembangunan sekolah menengah atas atau kejuruan negeri melibatkan pemkab dan pemprov dengan pembiayaan sharing,” kata BHB yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Ia menambahkan, pemkab akan menyediakan lokasi lahan sedangkan pembangunan fisik didanai pemprov. BHB meminta agar kajian pendirian SMA atau SMK negeri segera dilakukan.
Angga Saputra