Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan realisasi program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Sampai akhir bulan Mei 2021, pihaknya menargetkan realisasi Banpres Produktif mencapai 26,97 persen. Namun hingga saat ini capaiannya baru 18,08 persen.
“Target kita ini sampai akhir bulan Mei 26,9 persen tapi realisasinya baru sampai 18,08 persen,” kata Teten dalam acara Halalbihalal Bersama Menteri Koperasi dan UKM dan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (17/5).
Capaian ini kata Teten masih jauh dari angka yang ditargetkan. Untuk itu dia meminta seluruh jajaran di kementerian yang dipimpin untuk bisa mempercepat proses penyaluran Banpres Produktif.
“Ini masih jauh dari target, ini harus segera diselesaikan,” pinta Teten.
Di sisi lain, penyerapan anggaran belanja pemerintah di lingkungan kementeriannya sudah mencapai 94,24 persen. Teten terlihat puas dengan hal ini lantaran belanja pemerintah mampu mendongkrak perekonomian nasional di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
“Saya lihat ini penting buat dongkrak ekonomi kita. Belanja pemerintah ini harus signifikan karena daya beli masyarakat sedang turun,” katanya.
Untuk itu dia mendorong realisasi belanja pemerintah terus dilakukan. Sebab saat ini perekonomian nasional bergantung pada belanja pemerintah.
“Perekonomian kita saat ini tergantung pada belanja pemerintah,” kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Sebar Banpres Produktif ke 12,8 Juta UMKM, Pemerintah Siapkan Rp 15,36 Triliun
Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2021. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta.
Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengungkapkan, program BPUM bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.
“Direncanakan akan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021, ditulis Kamis (6/5).
Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88 persen).
Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.
Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian Iwan Faidi menyatakan, program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.
“BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” terangnya.
Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas. Mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro.
“Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Untuk 2021 dianggarkan Rp 181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia,” bebernya.
Pencairan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Bisa Diwakilkan?
Pemerintah Jokowi kembali melanjutkan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM 2021 sejak 1 Maret lalu. Total anggaran yang sudah disiapkan ialah Rp 15,36 triliun yang menyasar 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
Apakah saat melakukan pencarian dana BLT UMKM Rp 1,2 juta ini bisa diwakilkan kepada orang lain?
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satria menegaskan, bahwa saat melakukan proses pencairan di bank tidak boleh diwakilkan. Sehingga, pelaku usaha yang mendapatkan bantuan harus mengambilnya sendiri secara langsung.
“Tidak bisa diwakilkan, begitu. Harus datang sendiri,” sebutnya dalam acara Dialog Produktif Rabu Utama bertajuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021, Rabu (5/5).
Eddy mengungkapkan, pemberlakuan ketentuan tersebut memiliki alasan kuat. Salah satunya untuk memastikan penerima BPUM tepat sasaran melalui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
“Jadi, untuk pertama harus tandatangani. Khususnya untuk tanda tangan SPTJM yang menyatakan bersangkutan itu adalah benar-benar pelaku usaha mikro. Dan punya usaha itu,” terangnya.
Sebelumnya, Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menjelaskan, menjelaskan masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya mendapatkan bantuan atau tidak melalui laman https://eform.bri.co.id/bpum. Apabila terdaftar maka bisa segera menghubungi Kantor BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan.
“Mempertimbangkan protokol kesehatan dan untuk menghindari terjadinya kerumunan, pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan. Pencairan BPUM ini dapat dilakukan melalui seluruh Unit Kerja BRI dan tidak dipungut biaya sedikitpun atau gratis,” ujar Aestika.
Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan hanya membawa identitas diri yakni e-KTP asli. Adapun kelengkapan dokumen pencairan lain (SPTJM/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pernyataan & Kuasa, Formulir Pembukaan/Perubahan Data Rekening) disediakan oleh BRI dan dilengkapi pada saat penerima datang ke Kantor BRI.
