Di sudut Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, berdiri sebuah gubug nyaris roboh yang masih dihuni dua lansia kakak-beradik, Ngadiyem dan Tukimin. Dindingnya dari papan bekas dan anyaman bambu rapuh, lantainya tanah, sementara atap seng berkarat penuh lubang membiarkan hujan masuk tanpa halangan. Dari dapur kecilnya, tak tercium aroma masakan, hanya kayu bakar lembap yang tersisa.
Tujuh tahun sudah Ngadiyem dan Tukimin bertahan di bangunan reyot itu. Tukimin yang sakit-sakitan hanya bisa berbaring, sedangkan Ngadiyem dengan tubuh renta berusaha merawat kakaknya semampunya. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, bahkan tanpa tanah milik, mereka hidup dalam keterbatasan.
Ironi mencuat ketika publik tengah memperbincangkan besarnya tunjangan perumahan DPRD Banyumas: Rp42,6 juta untuk Ketua DPRD, Rp34,6 juta untuk wakil ketua, dan Rp23,6 juta untuk tiap anggota dewan per bulan. Sementara di pelosok desa, dua warga miskin justru tinggal di rumah yang tak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal.
Kabar pilu itu diungkapkan Teguh Sutino, warga setempat, yang pada Rabu (1/10/2025) memotret gubug Ngadiyem lalu membagikannya ke grup percakapan mantan pengawas pemilu.
“Di gubug ini ada dua orang penghuni. Tanpa pekerjaan karena mereka orang berkebutuhan khusus. Seolah tidak ada yang peduli, bertahun-tahun tidak ada perubahan,” tulis Teguh.
Menurut Teguh, kasus serupa juga terjadi di desa tetangga, seperti di Desa Kaliwedi, Kebasen, di mana seorang lansia hidup sendiri di rumah tak layak huni.
Bangkit Ari Sasongko, aktivis Forum Banyumas Bersuara, menyebut kondisi Ngadiyem dan Tukimin sebagai paradoks yang menampar nurani.
“Yang justru perlu mendapatkan ‘tunjangan perumahan’ adalah mereka yang tinggal di RTLH seperti Bu Ngadiyem,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi ini seharusnya menjadi kritik sosial bagi wakil rakyat yang menikmati tunjangan puluhan juta rupiah setiap bulan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas memang tengah mengevaluasi besarnya tunjangan perumahan DPRD setelah menuai kritik publik. Namun, bagi Ngadiyem dan Tukimin, evaluasi itu terasa jauh. Yang mereka butuhkan sederhana: atap yang tak bocor, lantai yang aman dipijak, serta dapur yang mampu menghangatkan tubuh di usia senja.
Gubug reyot di Desa Bangsa kini menjadi simbol ironi: jurang kesejahteraan antara rakyat dan wakilnya yang kian lebar. Di satu sisi, angka tunjangan mengalir deras. Di sisi lain, dua lansia renta masih berjuang melewati hari-hari di rumah hampir roboh.
(Tim Redaksi)
