Kebumen – Adanya salah satu program unggulan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih yakni Insentif bagi guru PAUD, TK, SD, SMP (SIRUP) membuat Persatuan Guru MI (PGMI) Kebumen sumringah. Jajaran Pengurus PGMI DPD Kebumen melakukan audiensi dengan Bupati untuk mengetahui detail program dimaksud di ruang transit Rumah Dinas Bupati, Kamis sore (27/5/2021).
Dalam kesempatan tersebut, pihak PGMI menyampaikan sejumlah harapan untuk bisa diakomodir oleh pemerintah. Utamanya menyangkut kesejahteraan para guru madrasah, dan dana bantuan untuk sekolah.
“Kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah kepada bupati dan wakil bupati. Di antaranya menyangkut kesejahteraan para guru honorer, dan bantuan sarana prasarana,” ujar, Ketua PGMI Budi Asyamsyu.
Ia mengungkapkan, di Kebumen jumlah guru madrasah yang non PNS total 2.624 orang. 1.606 di antaranya mereka adalah guru honorer yang belum bersertifikasi. Budi berharap, para pendidik anak-anak Kebumen bisa mendapat perhatian dari masyarakat.
“Kita tahu Pak Bupati punya program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. Kita berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah,” jelasnya.
Pihaknya menyebut, tahun sebelumnya para guru honorer sudah mendapatkan dana insentif Rp 700 ribu per bulan. Dana insentif itu dikhusus kan untuk guru PAUD, TK, MI, dan MTs.
“Tahun ini kita akan mengajukan 1.606 guru madrasah agar bisa terakomodir dalam program SIRUP,” ucapnya
Menanggapi hal itu, Bupati Arif menyatakan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMK Kebumen. Salah satunya dengan program SIRUP.
“Karena salah satu ciri dari pendidikan yang berkualitas adalah guru dan tenaga pengajarnya harus sejahtera. Insya Allah untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan,” ucapnya.
Hanya saja, Arif memastikan bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah tidak ada, setidaknya sampai tahun 2022. Hal ini, lanjut Arif, karena keterbatasan anggaran. Selain untuk Covid, Pemkab Kebumen pada tahun 2021 ini juga akan membuka lowongan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) dengan 2.503 quota yang juga menyedot anggaran.
“Untuk sarana prasarana, infrastruktur dan lain-lain, saya katakan tidak ada sampai 2022. Karena dana kita sudah tersedot untuk Covid-19, dan tahun ini juga ada penerimaan PNS 2.503 quuta, dimana di 2022 kita harus memberikan gaji ke mereka sebesar Rp 139 Miliar. Paling bisa nanti kami anggarkan di 2023,” jelasnya. (FM)
