BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar rapat koordinasi bersama Tim Pemantau Lapangan dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI, di Ruang Joko Kaiman, Komplek Pendopo Si Panji Purwokerto, Kamis (16/10/2025).
Rapat dibuka oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Khusus Penanganan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, pengelola SPPI dan SPPG, serta unsur masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemkab Banyumas menyampaikan harapan agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan MBG segera diterbitkan. Perpres ini dinilai penting sebagai dasar hukum pelaksanaan program di daerah, termasuk dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi.
“Aspek wewenang daerah masih belum jelas. Misalnya, apakah kami boleh memberikan sanksi kepada pengelola MBG yang bermasalah. Karena itu, kami berharap Perpres segera diterbitkan agar bisa menjawab persoalan di lapangan,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam Perpres tersebut, agar tata kelola MBG di daerah berjalan sesuai standar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr. Dani Esti, menyoroti aspek keamanan pangan. Ia menyarankan penataan ulang alur pengolahan makanan untuk mengurangi risiko kontaminasi, yang menjadi syarat penting dalam memperoleh Surat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
“Masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar. Beberapa bahkan mulai memasak sejak pukul satu dini hari, yang berisiko menurunkan mutu makanan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Tim Pemantauan Sekretariat Negara, Benedicta Trixie, menyampaikan bahwa Perpres MBG saat ini sedang dalam tahap perancangan dan diharapkan segera diterbitkan.
“Perpres ini akan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan MBG di daerah,” ujarnya.
Selama di Banyumas, tim melakukan kunjungan ke dua SPPG dan sekolah penerima manfaat MBG untuk meninjau langsung pelaksanaan teknis. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan tata kelola MBG secara nasional.
“Kami juga melihat pentingnya harmonisasi antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penentuan penerima manfaat. Mekanisme yang jelas sangat dibutuhkan,” tutup Benedicta. (Angga Saputra)
