Purwokerto – Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pemerintah pusat memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang mesti menerapkan kebijakan itu.
Untuk wilayah Jawa Tengah yang menerapkan PPKM darurat yaitu : Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan dan Banyumas.
“Ini perintah dari pusat. Harus dilaksanakan,” kata Wakil Bupati Jumat (2/6/2021).
Informasi Kabupaten Banyumas masuk PPKM darurat setelah pihaknya, mengikuti rapat koordinasi implementasi PPKM darurat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perhubungan, dan Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi secara daring. Untuk teknis penjabaran PPKM daruat sampai ke daerah akan dibahas dalam rapat Forkompinda.
“Untuk tindak lanjut baru akan dirapatkan hari ini (Jumat 2 Juli) meski untuk surat resmi dari pemerintah pusat terkait instruksi PPKM mikro hingga Kamis sore, Pemkab belum menerima. Banyumas itu masuk asesmen situasi pandemi masuk level 4. Dimana kasus harian positif diatas 150,” tuturnya.
Sadewo menambahkan saat ini di Banyumas pengetatan dan pembatasan sektor-sektor tertentu sudah dilakukan. Seperti melarang hajatan, juga kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
“Itu dilakukan sebagai ikhtiar membendung pandemi,” tambahnya
Selama PPKM mikro darurat itu, lanjutnya, protokol kesehatan akan dijalankan dengan penegakan hukum.
“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menjadi kunci dalam menangani pandemi,” katanya.
Sadewo menuturkan, harus disadari bahwa melawan pandemi membutuhkan kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari semua pihak agar Covid-19 dapat diredam. (spj)
