JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (2/12/2026). Sidang itu juga akan melantik dan mengesahkan calon wakil presiden terpilih.
Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri fraksi-fraksi dari unsur DPR dan DPD pada Jumat (13/11).
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers, Jumat (13/11) dikutip dari BBC.com
Minta dua nama segera
Rapat gabungan juga memutuskan mengirim surat kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11). Isinya, meminta Prabowo segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
“Untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelas Muzani.
Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelum pemilihan. Artinya, jika dihitung mundur 14 hari sebelum 2 Desember 2026, dua nama usulan cawapres pengganti Gibran harus diterima MPR pada Rabu (18/11) pekan depan.
MPR sendiri memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran. Dalam waktu 14 hari sejak Gibran mundur, Presiden Prabowo mesti mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Gibran mundur
Pada Kamis (12/11), Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR sekitar pukul 11.20 WIB. Gibran menjadi wapres kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.
Prosesnya berlangsung singkat. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan gedung sekitar pukul 11.36 WIB.
Usai menerima surat itu, Muzani mengatakan Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. “Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.
Bantah soal ijazah
Menyusul pengunduran diri, Kamis petang, Gibran mengunggah video di akun Instagramnya. Dalam video itu, ia menegaskan pengunduran dirinya “tidak berkaitan dengan ijazah”.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” katanya.
Dia menekankan seluruh dokumen pendidikannya “ada, lengkap” dan telah diserahkan ke pengadilan. “Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” ujarnya.
Sebelum mundur, Gibran menghadapi kontroversi terkait ijazahnya. Akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Putusan MA dan MK itu mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11). Usulan itu membuka jalan proses pemakzulan terhadap Gibran.
Makin cepat makin baik
Sebelum rapat gabungan Jumat siang, Muzani mengatakan MPR ingin mempercepat proses pemilihan wapres pengganti Gibran tanpa menunggu batas waktu 60 hari.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani, Jumat (13/11). (red)
