Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edy Hariyanto secara tegas menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan yang memilih Moeldoko sebagai Ketua DPP Demokrat. Dia berharap pemerintah tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut.
Dikatakan Michael, KLB di Deli Serdang benar-benar membunuh demokrasi di Indonesia. KLB tersebut terkesan dipaksakan dan benar-benar melanggar AD/ART partai. ”Kami berharap kepada Kemenkum-HAM tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Kalau sampai disahkan sama halnya pemerintah zalim terhadap Partai Demokrat,” tegas Michael.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi itu mengungkapkan, peserta KLB di Medan kemarin diprakarsai orang-orang pecatan dari Partai Demokrat. Peserta yang hadir tidak memenuhi syarat KLB. Hampir seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat tidak ada yang menghadiri KLB. ”Semua DPD dan DPC se-Indonesia tetap bulat mendukung AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Ketua DPP Demokrat yang sah. Kalau kepengurusan hasil KLB disahkan, ini pertanda demokrasi di Indonesia mati,”tegasnya.
Kader dan pengurus Demokrat di tingkat bawah benar-benar muak dengan dagelan politik tersebut. Masyarakat, kata Michael, saat ini sudah muak dengan politisi. Apalagi ditambah kasus KLB Medan, antipatinya terhadap politisi semakin tidak karuan. ”Kader-kader Demokrat di daerah sebenarnya ingin ke Jakarta untuk memberikan supportkepada Mas AHY, tapi kita cegah demi kondusivitas daerah,”kata Michael.
DPC Demokrat Banyuwangi senantiasa mendukung AHY. Kader di daerah terus berdoa demi kebesaran Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY. ”Kalau pemerintah mengesahkan hasil KLB Medan itu lucu dan zalim. Karena bisa dilihat dengan sendirinya seluruh ketua DPC menyatakan bahwa tetap mendukung Mas AHY. Karena kita punya group WhtasApp Ketua DPC seluruh Indonesia, semua melontarkan dukungan bahwa semua mendukung AHY sebagai Ketua Umum,” jelas Michael.
Diungkapkan Michael, ada persyaratan mutlak sahnya KLB. Di antaranya kehadiran dua per tiga DPD dan 50 persen DPC yang hadir. Padahal dalam KLB di Deli Serdang, Medan tidak ada sama sekali DPD maupun DPC Demokrat se-Indonesia. ”Kenyataannya tidak ada yang hadir. Kecuali jika ada setengah DPC yang hadir ke situ, ini kan tidak ada yang datang. Terus apa dasarnya pemerintah mengesahkan KLB,” ujarnya.
Atas dasar itu, dia memiliki keyakinan jika Kemenkumham akan menganulir hasil KLB Deli Serdang. ”Saya yakin Pak Jokowi itu orang baik dan pasti akan melihat mana yang benar mana yang salah melalui Menkum-HAM akan memutuskan yang terbaik sesuai undang-undang. Saya yakin itu,” tegas Michael. (ddy/aif/c1)
