FOKUS – Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Kabupaten Banyumas menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Sadewo-Lintarti dalam Pilkada 2024. Pernyataan sikap itu disampaikan jajaran pengurus Macab LMP Banyumas dalam agenda deklarasi dukungan kepada Sadewo-lintarti di Hotel Tiara, Purwokerto, Sabtu (28/9/2024).
Ketua LMP Macab Banyumas, Hj Maryatin Spd mengatakan deklarasi dukungan untuk Paslon Sadewo-lintarti sudah diputuskan melalui pembahasan internal organisasi.
“Dan hari ini kami datang untuk mendeklarasikan dukungan kami kepada Pak Sadewo Sebagai wujud keseriusan kami untuk memenangkan Pak Sadewo dalam Pilkada Banyumas 2024,” kata Maryatin.
Maryatin mengatakan, LMP Banyumas akan berupaya seoptimal mungkin untuk ikut serta dalam garis perjuangan untuk memenangkan pasangan Sadewo-lintarti.
“Kami yang di sini adalah jajaran pengurus Macab LMp Banyumas yang terdiri dari divisi-divisi yang ada dalam organisasi kami. Dan kami sudah membentuk 27 PAC yang akan siap untuk melakukan upaya pemenangan sampai ke tingkat desa-desa dengan mensosialisasikan serta mengarahkan dukungan untuk Pak Sadewo,” tegas Maryatin.
Maryatin menambahkan, keputusan Macab LMP Banyumas untuk dukungan tersebut didasari atas keyakinan oleh para perwakilan dari pengurus akan kemenangan yang bakal dicapai oleh Paslon Sadewo-lintarti.
“Kami sudah melakukan berbagai kegiatan dan pembahasan terkait pilihan kita dalam Pilkada 2024 kepada siapa, dan LMP akhirnya siap untuk mengawal kemenangan Paslon Sadewo-lintarti. Semoga dukungan kami menjadi tambahan energi buat bapak,” kata Maryatin di depan Sadewo.
Sementara itu, kepada para pengurus Macab LMP Banyumas, Sadewo menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepadanya.
“Saya harus menceritakan secara singkat bahwa sebenarnya kami tidak ingin adanya calon tunggal. Kami sudah susun strategi head to head, karena pada saat itu sudah ada lawan Paslon. Kemudian tanggal 25 Agustus lalu saya diminta Gerindra untuk datang ke Semarang, dan Gerindra mengalihkan dukungan ke saya. Sehingga, dari situ muncullah tuduhan terjadinya transaksional, itu ya nggak benar sama sekali. Nah, setelah dari Gerindra kemudian tak lama dukungan datang juga dari Golkar, dan selanjutnya Demokrat gabung, dan itu terjadi ketika kami di Semarang,” ungkapnya.
Menurut Sadewo, peristiwa politik yang terjadi itu berjalan secara alamiah. Meskipun setelahnya, muncul narasi yang disampaikan sejumlah pihak bahwa ada kekuatan oligarki yang berada di belakang peristiwa politik yang terjadi tersebut.
“Narasi berkembang bahwa saya bisa membeli partailah, dan itu salah. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa demokrasi telah dikebiri, ya itu juga keliru. Ini hasil dari musyawarah untuk mufakat atas kesepakatan dari seluruh partai untuk mendukung saya,” katanya.
Sadewo juga menyinggung terkait isu bahwa dirinya bisa memindahkan PJ Bupati Banyumas, juga kemampuan mengatur KPU Banyumas.
“Ini juga sama sekali tidak benar, lha wong setelah ada demo, saya bertemu dengan PJ Bupati Banyumas sebelumnya, Mas Hanung. Saya itu akrab dengan mas Hanung. Namun hal itu dijadikan narasi-narasi sesat, diglorifikasi kepada khalayak bahwa semua dilakukan karena sudah ada rencana,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sadewo juga mengingatkan akan potensi yang tidak baik apabila sampai terjadi kotak kosong yang kemudian menjadi pemenang. Dia menyebutkan, PJ Bupati itu jabatan yang setiap tahun mengalami pergantian, seperti yang terjadi saat ini ketika PJ Bupati Banyumas digantikan oleh Iwannudin Iskandar yang mana dirinya baru 6 bulan menjadi penjabat Bupati di Brebes.
“Kewenangan PJ dengan Bupati juga berbeda jauh. Contoh, ada seorang kepala sekolah di suatu tempat meninggal dunia, maka untuk mengganti kepala sekolah yang baru dibutuhkan waktu yang lama karena PJ tidak bisa memutuskan sendiri. Lalu, semisal datang investasi besar, jika bupati boleh langsung mengirimkan ijin, PJ harus ijin gubernur kemudian Mendagri, ini panjang prosesnya,” katanya.
Sadewo juga mengingatkan terkait dengan anggaran untuk pilkada yang nilainya mencapai Rp 96 Miliar.
“Sekarang kalau kotak kosong menang, mau tak mau Pemkab harus melaksanakan pilkada ulang dalam setahun mendatang dengan minimal anggaran Rp 80 M. Bayangkan, dana sebesar itu kan bisa digunakan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat seperti infrastuktur dan lainnya,” jelas Sadewo. (Angga Saputra)
