NASIONAL– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,3 triliun per 31 Maret 2024. Angka ini tumbuh 20,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun ada kenaikan dari tahun lalu, yang base-nya rendah yaitu Rp35,9 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
Bendahara negara menjelaskan penyaluran bansos periode Januari-Maret 2023 berada pada level rendah lantaran adanya data penyesuaian untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial serta penataan ulang kerja sama dengan lembaga penyalur.
Hal tersebut mengakibatkan penyaluran bansos pada kuartal-I tahun lalu cukup tertunda.
Sementara pada tahun ini, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer, sehingga realisasinya kembali normal pada kuartal pertama.
Adapun realisasi belanja bansos pada Maret 2024 meningkat, utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PHK) tahap I, serta program Kartu Sembako.
Secara rinci, realisasi bansos melalui Kementerian Sosial (Kemensos) per 31 Maret tercatat sebesar Rp20,4 triliun untuk program PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Kemudian penyaluran melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp11,6 triliun untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta. Setelah itu bansos melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar Rp9,9 triliun untuk PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa.
Lebih lanjut, bansos yang disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp1,4 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa.
Terakhir, panyaluran bansos melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp34 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Alri Johan
