HUKUM– Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa seorang anggota Bhayangkari berinisial V, istri dari oknum anggota Polri berinisial KW, akhirnya memasuki babak baru. Setelah sekian lama dinanti, Satres PPA dan PPO Polresta Banyumas resmi memulai tahap penyidikan kasus tersebut.
Kepastian ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/44/XI/RES.1.24./2026 yang diterbitkan pada 12 November 2026. Surat tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas.
Dalam dokumen tersebut, penyidik menjerat terlapor dengan dugaan tindak pidana Kekerasan Fisik Suami/Istri (Ringan). Kasus ini ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tepatnya pada Pasal 44 ayat (4).
Penyidikan ini ditangani langsung oleh penyidik Satres PPA dan PPO Polresta Banyumas, IPTU Sigit Harmoko, S.H. Surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Kasatres PPA dan PPO Polresta Banyumas, Kompol Eny Suprapti, S.E., S.H., M.H.
Meski penyidikan baru dimulai pada November 2026, korban mengaku telah memperjuangkan keadilan sejak lama. V menuturkan bahwa ia telah melaporkan dugaan KDRT tersebut sejak Juli 2025. Namun, hingga pertengahan tahun 2026, kasus tersebut tak kunjung menemukan titik terang.
Merasa proses hukum berjalan lambat, V pun mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat aduan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, hingga Kapolresta Banyumas. Hal itu ia sampaikan saat mendatangi kuasa hukumnya, H. Djoko Susanto, S.H., di Purwokerto, pada Jumat (17/4/2026) lalu.
“Saya sudah melaporkan kasus KDRT sejak Juli 2025, tapi sampai sekarang belum ada kepastian hukum terhadap terlapor. Saya berharap Kapolresta Banyumas yang baru bisa segera menyelesaikan perkara ini sesuai prosedur hukum,” ujar Vi, seperti dikutip dari keterangan kala itu.
Kuasa Hukum Soroti Ironi Perlindungan Hukum
Kuasa hukum korban, H. Djoko Susanto, S.H., menyayangkan keras peristiwa yang menimpa kliennya. Menurutnya, sebagai seorang pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, tindakan yang dilakukan oknum anggota Polisi tersebut sangat tidak patut dicontoh.
Ia menyoroti ironi besar dalam kasus ini. Seorang anggota kepolisian yang seharusnya mampu melindungi masyarakat, justru diduga gagal memberikan perlindungan dan rasa aman bagi keluarganya sendiri.
“Sebagai kuasa hukum istri anggota Polri/Bhayangkari yang diperlakukan sangat tidak patut oleh anggota Polisi, kejadian ini sangat disesalkan dan harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terulang kembali,” tegas Djoko.
“Melihat dari kejadian tersebut, sangat ironis bagaimana anggota polisi bisa melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dapat terwujud, sedangkan istrinya sendiri di dalam rumah tangga tidak bisa terlindungi dan terayomi,” pungkasnya.
Dengan terbitnya SPDP tersebut, korban dan kuasa hukumnya berharap proses hukum dapat berjalan transparan, cepat, dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. (redaksi)
