Jokowi Sebut Pentingnya Konsolidasi dan Kerjasama Seluruh Pihak dalam Atasi Persoalan Stunting

NASIONAL– Presiden Jokowi menekankan pentingnya konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting. Pesan itu disampaikan Jokowi saat meninjau kegiatan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Integrasi RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024

“Stunting ini kan tidak hanya urusan makanan, tambahan urusan gizi, juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh terhadap masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan,” ucap Jokowi.

Jokowi pun optimistis target pemerintah dalam penanganan stunting akan tercapai. Untuk diketahui, pemerintah mencanangkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen sebagai target nasional pada tahun 2024.

“Ya yang namanya target kan kita kan memiliki target yang sangat ambisius dari 37 melompat ke 14. Ini ambisius banget, tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nanti akhir tahun kita lihat berapa,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menghargai kerja keras seluruh pihak dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Tanah Air.

“Kita ingat di 2014 kita masih di angka 37 (persen). Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21 (persen). Memang kemarin turunnya hanya kecil 0,1 (persen) tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai,” ucap Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu negara, Iriana.

Kemendagri Beberkan Strategi Atasi Masalah Inflasi dan Stunting

Sementara itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan strategi mengatasi permasalahan inflasi dan stunting di daerah. Kedua isu krusial tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) BSKDN Gatot Tri Laksono
mengatakan, permasalahan inflasi, stunting, kepadatan penduduk ini perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat

“Permasalahan inflasi, stunting, kepadatan penduduk ini perlu [disikapi dengan] kebijakan yang tepat. Tugas kami memberikan rumusan kebijakan kepada pimpinan. Untuk itu diskusi kali ini sangat penting menambah pengetahuan kita terkait berbagai isu strategis saat ini,” ungkap Gatot saat berdiskusi dengan akademisi Universitas Indonesia (UI) Bambang Brodjonegoro di Studio BSKDN, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dia melanjutkan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan inflasi hingga menurunkan angka stunting. Hal ini salah satunya dengan mengajak pemerintah daerah (Pemda) berperan langsung memetakan masalah di lapangan untuk dikaji bersama dan menemukan solusi penyelesaian yang tepat.

“Kita harus concern terhadap data pemetaan di daerah, karena dengan data itu intervensi-intervensi kebijakan mengelaborasi kolaborasi antar-Pemda juga mulai harus dibangun,” jelas Gatot.

Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UI Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengatasi inflasi dirinya sepakat kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan. Inflasi dalam kebutuhan pokok seperti beras, terjadi bukan hanya karena produksi yang menurun, melainkan juga dapat diakibatkan oleh distribusi yang terganggu.

Terkait hal itu, kata Bambang, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag) sangat penting. Dengan begitu, produksi beras dan distribusinya dapat berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas harga pangan.

“Kalau ada upaya serius dari Pemda untuk mengarahkan yaitu dibantu oleh Bulog, Kementerian Perdagangan, supaya berasnya lebih cepat tersebar paling tidak dalam satu wilayah provinsi,” ungkap Bambang.

Sejalan dengan itu, Bambang mengatakan, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan guna mengupayakan penurunan angka stunting secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat dampak stunting yang luas terhadap perkembangan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya peran Kementerian Kesehatan, tetapi peran Kementerian Pertanian juga dibutuhkan guna menghasilkan bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Jenis makanannya itu sendiri penting, untuk bisa kita menyediakan gizi yang cukup. Jadi perlu ada keterlibatan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan satu lagi karena stunting itu sangat terkait dengan kandungan gizi dalam makanan yang kita tanam dan kita panen,” pungkasnya.