FOKUS UTAMA – Perwakilan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Banyumas berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari insentif yang dipangkas hingga puluhan titik SPPG yang mangkrak meski sudah selesai dibangun.
Ketua Paguyuban Mitra MBG Banyumas, Ir. Harjono, mengungkapkan bahwa aksi akan dilakukan bersama sejumlah daerah lain di halaman Gedung DPR RI. Menurutnya, kebijakan BGN saat ini banyak merugikan pemilik dapur (SPPG).
“Agendanya kita menuntut dari kebijakan-kebijakan BGN yang banyak menurut para mitra itu merugikan pemilik dapur. Kami akan mempertanyakan terkait insentif yang nilainya Rp6.000.000 kini hanya mendapatkan Rp4 juta bahkan hingga Rp3 juta,” kata Harjono, Rabu (30/9/2026) malam.
Harjono menjelaskan, perubahan nilai insentif itu berkaitan dengan pengurangan jatah pendistribusian SPPG. Jika semula minimal 3.000 porsi, kini menjadi 2.000 porsi, bahkan ada yang hanya 1.500 porsi.
“Asumsinya, dari dapur yang hanya memiliki kuota 2.000 misalnya, maka mereka hanya memperoleh insentif Rp4 juta,” ujarnya.
SPPG Selesai 100 Persen Tak Kunjung Beroperasi
Selain persoalan insentif, Harjono juga menyoroti pembangunan dapur yang sudah selesai 100 persen, namun dihentikan tanpa kejelasan. Padahal, kata dia, pemilik dapur membangun sesuai titik resmi yang diberikan BGN.
“Ada beberapa masalah pembangunan dapur yang sudah jadi, tapi sementara dihentikan tanpa kejelasan. Padahal pemilik dapur ini membangun sesuai titik resmi yang diberikan BGN. Jumlahnya di wilayah Banyumas terbilang banyak dan ini jelas merugikan para pemilik dapur,” tegasnya.
Harjono menyebut, sedikitnya ada 30 SPPG di Banyumas yang sudah siap 100 persen, termasuk telah melakukan rekrutmen relawan hingga tenaga SPPI, namun belum berjalan tanpa alasan yang jelas.
“Kira-kira ada 30-an yang belum running, tapi sudah selesai 100 persen. Nasibnya belum jelas. Apalagi mungkin yang bangun baru 70 persen, 80 persen, yang 100 persen saja, bahkan yang seharusnya sudah ada SPPI-nya, hingga hari ini belum running semua tanpa ada kejelasan sampai hari ini,” ungkapnya.
Menurut Harjono, masih banyak kebijakan BGN yang dinilai merugikan mitra atau pemilik dapur. Ia menegaskan, para mitra sebenarnya mendukung penuh program MBG, namun kebijakan yang ada dinilai terlalu memberatkan investor yang telah mengeluarkan modal besar.
“Kita sepakat semua mitra yang ada di Kabupaten Banyumas, sepakat bahwa program MBG ini kita dukung. Tapi jangan terlalu merugikan yang sudah mengeluarkan modal banyak, intinya begitu,” ujarnya.
Terkait dampak pengurangan insentif, Harjono menjelaskan bahwa rata-rata investasi yang dikeluarkan mitra mencapai Rp3 miliar. Dengan skema lama, mitra bisa menerima sekitar Rp6 juta per hari untuk kuota 3.000 porsi. Namun, dengan kebijakan baru yang dihitung per ompreng, mitra yang hanya memasak 2.000 porsi menerima Rp4 juta, dan yang hanya 1.500 porsi menerima Rp3 juta.
“Kalau dihitung investasi kan kurang lebih rata-rata Rp3 miliar. Dulu per hari bisa 1 minggu 5 hari x 6 kan 30, 120, dipotong ini itu dan sebagainya paling menerima sebentar 90. Nah sekarang dengan adanya perubahan kebijakan dihitungnya per ompreng. Kalau yang hanya masak 2.000 kali Rp2.000 berarti Rp4 juta, padahal dulu menerima Rp6 juta. Apalagi sekarang yang ada hanya 1.500 ompreng yang artinya hanya menerima Rp3 juta,” paparnya.
Harjono menambahkan, separuh dari pendapatan tersebut harus digunakan untuk menutup biaya investasi yang mencapai Rp3 miliar. Belum lagi beban mitra untuk pengadaan peralatan yang harus semakin berkualitas, serta biaya tarikan dari yayasan, kepala dapur, dan chef yang jika dibiayai sesuai regulasi BGN dinilai kurang, sehingga akhirnya ditomboki mitra.
“Belum lagi terkait dengan macam sertifikasi-sertifikasi yang juga butuh biaya banyak. Kebijakan BGN yang baru-baru ini dikeluarkan, semua dapur harus punya sertifikasi standar nasional. Kita nyari sertifikasi itu butuh biaya, termasuk beli peralatan harus lebih modern lagi. Yang kemarin kita pakai diganti yang baru dan sebagainya,” pungkasnya.
“Tuntutannya banyak, tapi insentifnya dikurangi banyak. Nah ini yang enggak adil salah satunya,” tandas Harjono.
Potensi Kerugian Capai Rp90 Miliar Lebih
Selain sekitar 30 SPPG yang siap 100 persen namun belum berjalan, Harjono menyebut masih ada sekitar 16 titik SPPG yang baru tahap pembangunan.
“Itu sudah pasti semakin tidak jelas, padahal dasar dari membangun itu karena memang sudah tercatat dalam data yang langsung terkoneksi ke BGN,” katanya.
Jika 30 SPPG yang sudah 100 persen siap namun belum bisa beroperasi, maka asumsinya potensi kerugian yang dialami para pemilik modal bisa mencapai Rp90 miliar. Angka itu belum termasuk sekitar 15 titik SPPG yang sedang dalam proses pembangunan.
Angga Saputra
