indiebanyumas.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal dirinya hingga anaknya Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait dugaan kolusi dan nepotisme di balik putusan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Jokowi menilai pelaporan tersebut merupakan bagian dari demokrasi khususnya pada bidang hukum.
“Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum,” kata Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023) dilansir dari laman iNews.
Presiden mengaku bakal menghormati semua proses hukum yang berlaku termasuk pelaporan di KPK ini.
“Ya kita hormati semua proses itu,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, capres Prabowo Subianto dan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke KPK, Senin (23/10/2023). Mereka dilaporkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara terkait dugaan kolusi dan nepotisme dalam putusan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Putusan MK ini kontroversial, kompleks dan problematik, serta berdaya rusak yang tinggi, karena, baik Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan, maupun Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi, telah bersikap tidak jujur dan tidak fair,” kata Koordinator Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, Senin (23/10/2023).
Petrus menilai, orang-orang tersebut membiarkan persidangan itu berlangsung tanpa ada kesadaran Anwar Usman untuk menyatakan mundur karena ada conflict of interest dan tanpa ada keberatan dari Presiden Jokowi. (aga)