FOKUS – Situasi tak biasa terjadi di area Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, pada Senin (13/10/2025) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Rombongan berjumlah enam orang, salah satunya diduga merupakan anggota DPRD Banyumas, mendatangi lokasi tanpa pemberitahuan resmi.
Pemilik SPPG Gununglurah, Narto Nugroho, menyebut salah satu dari rombongan tersebut bernama Alfi, yang berusaha masuk ke area dapur tempat produksi makanan bergizi dilakukan. Upaya tersebut ditolak oleh petugas keamanan karena berada di luar jam operasional.
“Alfi datang jam setengah dua malam, maksa masuk ke dapur. Tapi sekuriti saya menolak karena sudah di luar jam kerja. Satu orang pakai mobil dengan branding nama Alfi, lainnya saya tidak kenal,” ujar Narto saat dikonfirmasi.
Narto menilai kunjungan tersebut tidak memiliki dasar resmi dan melanggar etika operasional. Dari rekaman CCTV, terlihat rombongan sempat berdebat dengan petugas keamanan selama hampir satu jam.
“Saya tidak dibangunkan malam itu. Kalau tahu, pasti saya usir. Pagi harinya saya langsung lapor ke Kapolsek dan Danramil Cilongok,” tambahnya.
Ia juga berencana mengirim surat resmi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas, mengingat salah satu pihak yang datang diduga memiliki afiliasi dengan partai tersebut. Rekaman CCTV akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk klarifikasi lebih lanjut.
Kunjungan tersebut terjadi di tengah polemik penghentian distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Gununglurah ke SD Negeri 1 Gununglurah. Kepala sekolah, Trijono, mengaku memutus kerja sama atas saran dari seorang anggota DPRD Banyumas.
“Pemutusan kerja sama kami lakukan atas saran dari AK, anggota DPRD Banyumas dari Partai Gerindra. Kami dijanjikan akan menerima pasokan MBG dari SPPG Karanglewas,” ujar Trijono.
Namun hingga kini, SPPG Karanglewas belum beroperasi, sementara pasokan dari Gununglurah telah terhenti. Akibatnya, siswa SD Negeri 1 Gununglurah tidak lagi menerima MBG, berbeda dengan siswa MI Ma’arif NU 1 Gununglurah yang masih mendapatkan pasokan.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan siswa dan orang tua. Beberapa siswa bahkan menyatakan keinginan untuk pindah sekolah agar tetap bisa menerima program MBG.
Menanggapi tudingan tersebut, Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi Gerindra, Alfiatun Khasanah, membantah telah memberikan instruksi penghentian distribusi MBG.
“Saya tidak pernah memberikan instruksi untuk menghentikan distribusi program MBG ke sekolah mana pun di Desa Gununglurah,” tegas Alfiatun melalui pesan WhatsApp, Minggu (11/10/2025).
Alfiatun, yang mewakili dapil 6 meliputi Kecamatan Cilongok dan sekitarnya, menyebut dirinya justru menerima berbagai keluhan dari warga terkait kualitas menu MBG, seperti buah busuk dan makanan berbau.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan intimidasi terhadap penerima manfaat agar tidak menyampaikan keluhan, baik langsung maupun melalui media sosial.
“Saya mendapat informasi bahwa masyarakat diminta untuk tidak banyak protes atau mengunggah keluhan terkait menu MBG yang dianggap tidak sesuai standar,” ujarnya.
Alfiatun turut menyoroti dugaan pernyataan bernada ancaman dari pihak pengelola SPPG kepada penerima manfaat. Ia menirukan ucapan tersebut: “Kadharan diwei gratisan iki, MBG kuwi program makanan bergizi gratis, dadi aja kakehan cangkem, gari bersyukur bae.”
(Tim Redaksi indiebanyumas)
