Prof Yudhie Haryono PhD
CEO Nusantara Centre
Ajib. Ajaib. Begitulah ucap batinku saat selesai membaca naskah Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ini merupakan hasil kesepakatan perjanjian perdagangan yang dinegosiasikan sejak 2025 untuk memperkuat kerja sama ekonomi, yang mencakup pengaturan tarif timbal balik antara Indonesia dan AS.
Tentu saja kesepakatan ini ditandatangai oleh kedua presiden yang akan bisnis. Itu juga setelah diketik, diedit, dicek dan dicek ulang dengan teliti sambil dinegosiasikan angka-angkanya. Karena itu lumayan memakan waktu sampai berminggu-minggu; menghabiskan dana cukup banyak; mengikutsertakan banyak staf serta meniduri banyak hotel dan kantor.
Terlebih, proses negosiasi perjanjian perdagangan internasional pasti melibatkan beberapa tahap, termasuk persiapan, penawaran awal, pertemuan-pertemuan kecil, rapat-rapat menengah, pemberian konsesi, dan tahap akhir permainan.
Saat pertama membacanya, saya menuduh team Indonesia tersesat karena tidak bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Karena itu, kerugian besar dibaca keuntungan; kekalahan dibaca kemenangan; invasi ekonomi dibaca kemuliaan derajat kemanusiaan.
Saat kedua membacanya, saya berharap ini soal taktis-fungsional. Sebab, kalaupun semua traktat itu membuat kita kalah dagang, Indonesia masih bisa mengelak dengan mengajukan konstitusi yang berwatak kedaulatan serta bebas aktif (netral).
Jadi walau ART itu berisi lima hal penting, yaitu: (1)Tarif 0% untuk 99% produk AS, tarif 19% untuk produk Indonesia yang berlaku saat Entry Into Force (EIF); lalu (2)Pengecualian tarif untuk produk unggulan Indonesia (minyak kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan tekstil);
(3)Indonesia berkomitmen menghapus hambatan non-tarif, termasuk perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal; (4)Indonesia memberi kemudahan investasi, terutama di sektor teknologi tinggi seperti ICT, alat kesehatan, dan farmasi;
(5)Indonesia akan meningkatkan pembelian produk energi asal AS, seperti metallurgical coal, LPG, crude oil, dan refined gasoline, serta produk pertanian AS sebagai bahan baku industri makanan-minuman dan tekstil;
Semua masih dapat dinegosiasikan kembali demi keuntungan sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti dalam pembukaan UUD45.
Tetapi, saat membaca ketiga kalinya, saya sampai pada kesimpulan ini soal kekalahan struktural-subtansial.
Apa itu? Pertama, ART ini memiliki beberapa konsekuensi, seperti: (1)Ketergantungan pada produk AS. (2)Penghapusan hambatan non-tarif yang menghabisi devisa kita. (3)Pengakuan standar AS walau untuk produk tertentu.
Kedua, bercokolnya para ekonom hit-guys yang mapan di istana. Mereka adalah penyembah pasar bebas dan agen dari korporasi besar tanpa watak negarawan. Bagi mereka, keuntungan negara itu akibat, bukan tujuan. Sebab, tujuan utamanya adalah keuntungan dirinya dan korporasinya.
Nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, LBP, Mari Elka Pangestu, Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, Mochamad Firman Hidayat, adalah aktor utama yang memastikan terjadinya invasi ekonomi dan stabilisasi perbudakan nasional: miskin, nganggur, timpang, bodoh, sakit, menghamba.
Ketiga, dokumen ART itu menajamkan invasi awal yang berkelanjutan. Jika naskah amandemen konstitusi menjadi “artefak kekalahan pikiran,” maka naskah ART ini merupakan “situs kekalahan epistemis sekaligus aksiologisnya.”
Mengapa begitu? Karena kita sedang menikmati hancurnya sumber-sumber kepemimpinan (parpol, ormas, kampus, pesantren, pasar) sekaligus hancurnya sumber-sumber nilai dan informasi/iptek (media, padepokan, lemhanas, agama, spiritual).
Terlebih, kini kita sedang panen raya “warga bersikap oportunis dan munafik” yang datang karena disemai sejak dari kandungan dan dipupuk dalam negara sakit.(*)
