Purbalingga – Pemkab Purbalingga sedang menuju mewujudkan impian clean and good governance. Hal itu juga sebagai dukungan Pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk itu, membutuhkan dukungan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi. Indikator pertama yakni menargetkan Pemkab Purbalingga dapat meraih skor 3,100 untuk maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon, meminta agar pengawasan internal Pemkab Purbalingga ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tahun 2026 target kita skor maturitas SPIP kita ini berada di angka 3,100.
“Cukup tinggi untuk mengejar target tersebut. Oleh karenanya butuh supporting system SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi baik dalam mengawal agar SPIP di seluruh OPD bisa berjalan lancar,” kata Tiwi pada acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemkab Purbalingga, di Gedung Andrawina Owabong, Bojongsari, Senin (06/09/2021).
Harapan besarnya, diselenggarakannya
Bintek ini, mampu meningkatkan maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga. Sehingga nantinya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, bersih dan demokratis dan bisa berikan layanan prima kepada masyarakat ini bisa terwujud.
“Kita juga mendukung program nasional, yakni reformasi birokrasi, serta mewujudkan clean and good governance,” ujarnya.
Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga HR Imam Wahyudi menyampaikan bimtek kali ini diikuti 20 peserta berasal dari Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, Bakeuda, Bagian Ortala Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan diselenggarakan selama 5 hari (6 – 10 September 2021).
“Setelah mengikuti Bimtek ini para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan dalam rangka mengawal, menilai, mendampingi OPD, dalam mengimplementasikan SPIP secara berkesinambungan,” kata Imam.
Selain terkait SPIP, Bimtek kali ini juga diberikan bimbingan mengenai penerapan Manajemen Risiko Indeks (Indeks). Adapun narasumber yakni tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Anggota Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jateng, Budi Priharyanto menjelaskan pengendalian intern terdiri dua hal, yakni mengendalikan tujuan yang ingin dicapai dan pengendalian dari risiko supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Ini kemudian diformulasikan dalam SPIP terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya dalam SPIP, bobot paling berat yakni pada sisi perencanaan, yakni 40%. Sedangkan struktur dan proses bobotnya 30% dan hasil bobotnya 30%. Perencanaan yang dimaksud meliputi RPJMD, RKPD, Renstra dan perjanjian kinerja. Kemudian diimbangi target yang selaras maka sudah menjadi Perencanaan Pembangunan yang bagus.
“Hasilnya, akan direpresentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” katanya
Ia menambahkan, diharapkan dengan SPIP yang terintegrasi, program kegiatan pemerintah bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu, laporan keuangannya andal, aman asetnya, dan ada perbaikan governance system.
