BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026 pada Selasa, (11/2/2025), di Hotel Surya Yudha, Purwokerto.
Acara ini mengusung tema “Penyiapan Landasan Transformasi untuk Peningkatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Forum ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar, Ketua DPRD Banyumas Subagyo, Wakil Bupati terpilih Dwi Asih Lintarti, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie, serta tamu undangan lainnya. Sementara itu, Bupati Banyumas terpilih, Sadewo Tri Lastiono, turut hadir secara virtual dan memberikan sambutan.
Dalam laporannya, Sekretaris Bappeda Banyumas, Agustin Indrawati, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 merupakan tahapan wajib bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Forum ini bertujuan membahas rancangan awal RKPD 2026, termasuk hasil analisis pembangunan daerah, arah kebijakan, serta sasaran utama yang akan dicapai,” ujarnya.
Agustin menambahkan bahwa forum ini dihadiri oleh 150 peserta, yang terdiri dari Ketua DPRD dan Komisi DPRD Banyumas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyumas, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BUMN dan BUMD, organisasi profesi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Saat membuka acara, Pj. Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar menegaskan bahwa Banyumas membutuhkan peningkatan kualitas kerja dan strategi pembangunan yang lebih efektif agar daerah ini bisa terus maju. Ia menekankan bahwa RKPD harus berbasis pada kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar terasa.
“Kita harus mendukung tata ruang dengan baik karena investasi di Banyumas masih lemah dan angka pengangguran masih tinggi. Evaluasi pembangunan sebelumnya perlu dilakukan agar visi dan misi yang kita harapkan dapat terwujud,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam RKPD 2026.
“Kita perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang terkendali. Petani harus mendapat perhatian khusus, dan kita harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi dalam hal ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan tidak produktif untuk kesejahteraan masyarakat Banyumas,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis dan Peningkatan Layanan Kesehatan
Selain isu ketahanan pangan, program makan bergizi gratis juga menjadi sorotan utama dalam forum ini. Iwanuddin menegaskan bahwa program ini harus dijalankan secara inklusif tanpa diskriminasi, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Banyumas.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan, termasuk akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, Pj. Bupati Banyumas mengingatkan bahwa kebijakan daerah harus mempertimbangkan dampak dinamika global, yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Banyumas.
“Kita harus mewaspadai kebijakan luar negeri yang dapat berdampak di Indonesia, khususnya di Banyumas. RKPD 2026 harus disusun dengan tahapan yang benar, implementasi yang sinergis, serta dukungan penuh terhadap program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian, Banyumas dapat semakin maju, masyarakatnya makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi panduan strategis dalam membangun Banyumas yang lebih berdaya saing, inklusif, dan sejahtera. (Angga Saputra)
