Kebumen – Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tergolong cukup tinggi, dari total penduduk sebanyak 1,4 juta orang tercatat ada 640 ribu lebih masyarakat masuk dalam kategori kurang mampu.
Apabila dihitung sesuai persentase, sekira 17,50 persen atau berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) ada sedikitnya 198.871 warga Kebumen hidup dalam jurang kemiskinan.
Masalah sosial itu kini menjadi tanggungjawab Ristawati Purwaningsih, setelah resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Kebumen periode 2020-2024 mendampingi pasangannya Bupati Arif Sugiyanto, pada 26 Februari 2021 silam.
Di pundak Ristawati, tiga kali lipat jumlah warga Kebumen yang masuk dalam kategori miskin itu sekarang bergantung.
Ristawati mengatakan, masalah itu dianggapnya bukanlah sebuah beban melainkan sebuah tugas baru.
Dia juga meyakini perempuan memiliki peran krusial dalam mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian lanjutnya, bantuan langsung tunai (BLT) dinilai lebih tepat sasaran dalam pemanfaatannya ketika diterima oleh kelompok perempuan.
“Oleh karena itu saya bertekad bisa membuktikan penelitian itu bahwa perempuan bisa. Kedua, saya telah ditunjuk menjadi ketua Percepatan Penanggulangan Kemiskinan KPPK Kebumen.
Itu berarti penanggulangan masalah kemiskinan ini sepenuhnya menjadi tugas saya,” kata Ristawati kepada Tribunjateng.com.
Perempuan 46 tahun itu memandang, permasalahan kemiskinan bukanlah barang baru di kehidupannya.
Sebelum mendapat amanah menjadi orang nomor dua di Kabupaten Kebumen, Ristawati sudah berkecimpung dalam berbagai persoalan di masyarakat, termasuk kemiskinan, mendampingi suaminya yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Kebumen.
Ia menambahkan, sekarang sedang menggalakkan pendapatan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pendampingan masyarakat agar kreatif dan terampil. Bukan hanya itu, potensi wisata juga digarap serta memperluas akses modal asuransi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi dan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
“Kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan, menurut saya, ada tiga. Pertama, menurunkan beban pengeluaran, kedua, meningkatkan pendapatan, dan ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Dan itu sedang bersama-sama kita upayakan mulai berupa perlindungan sosial, bantuan, pangan nontunai, lalu PKH (Program Keluarga Harapan) dan PIP (Program Indonesia Pintar),” katanya.
Di luar hal-hal itu, lanjut Ristawati, konektivitas antarwilayah pedalaman akan diperkuat dengan membangun insfrastruktur jalan maupun jembatan, agar masyarakat dapat lebih mudah memasarkan produk mereka sehingga ada pendapatan lebih.
Alumni DIV Poltekkes Semarang tersebut mengaku, telah membuat tabel wilayah kecamatan dengan kategori kemiskinan cukup ekstrem.
Dia juga menyiapkan tim pendamping dari tingkat kecamatan sampai level desa yang bertugas memonitor jalannya program dari tingkat Kabupaten.
“Kami juga melibatkan unsur nonpemerintah, mulai perguruan tinggi, LSM, dan lainnya. Khusus masalah stunting akibat dari masalah kemiskinan itu kami menggandeng Kementerian Agama. Soal ini capaian masih belum dapat kami sampaikan progress-nya karena kemarin terkendala pandemi juga, tetapi terus kami kerjakan,” paparnya.
Ristawati menyatakan, kesenjangan pendidikan menjadi satu penyebab masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih sangat tinggi.
Belum lagi, adanya pandemi Covid-19 membuat banyak orang korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kota kembali pulang di desa yang menambah jumlah pengangguran.
Mengenai kondisi itu kata dia, Pemkab Kebumen telah menyiapkan beasiswa bagi anak yatim dan tidak mampu.
