BANYUMAS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat, datang ke Kabupaten Banyumas untuk mempelajari tata kelola sampah yang dinilai berhasil. Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi bersama sekitar 20 perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perencanaan Daerah, serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Rombongan diterima Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti. Kunjungan itu juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama bidang pengelolaan infrastruktur, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.
Kenapa Banyumas?
Perwakilan TP2D Kabupaten Subang, Dede Sunarya, mengatakan kunjungan ini dilatarbelakangi persoalan sampah yang masih menjadi tantangan hampir di seluruh kabupaten dan kota, termasuk Subang. Pemkab Subang sengaja studi banding ke sejumlah daerah untuk mencari referensi dan solusi.
“Kami mendapatkan informasi dari berbagai media bahwa tata kelola sampah di Kabupaten Banyumas cukup bagus. Karena itu, kami datang untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana sistem pengelolaannya,” ujar Dede.
Belajar dari Kelompok Masyarakat
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau lokasi pengelolaan sampah berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Mereka mendapat penjelasan soal mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan mandiri oleh masyarakat dengan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup.
Rombongan juga mengikuti pemaparan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Banyumas terkait sistem dan kebijakan pengelolaan sampah.
Kurang dari 30 Persen ke TPA
Salah satu hal yang menarik bagi Pemkab Subang adalah pengelolaan sampah berbasis wilayah. Sampah tidak seluruhnya dikumpulkan lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sebagian dikelola lebih dulu oleh kelompok masyarakat di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Model ini dinilai mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus meringankan beban pemerintah daerah.
“Berdasarkan penjelasan yang kami terima, sampah yang akhirnya diangkut ke tempat pembuangan akhir persentasenya kurang dari 30 persen. Ini menjadi salah satu hal positif yang bisa kami pelajari,” kata Dede.
Bukan Sekadar Studi Banding
Dede menambahkan, pengalaman dan praktik baik selama kunjungan akan menjadi bahan kajian Pemkab Subang. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah dan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.
Pemkab Subang berharap kunjungan ini tidak berhenti sebagai studi banding, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola persampahan.
“Hal-hal positif dari Banyumas akan kami pelajari dan coba adopsi sesuai dengan kondisi serta perencanaan yang ada di Kabupaten Subang. Harapannya, pengalaman ini bisa menjadi solusi atas persoalan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi kendala di daerah kami,” pungkasnya. (red)
