BANYUMAS – Ananto Widagdo SH SPd, seorang pengacara yang aktif mengawal jalur hukum dalam sengketa Kebondalem, memberikan tanggapannya terkait kembalinya aset Kebondalem ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.
Ananto mengapresiasi langkah nyata Kejati Jateng dalam mengembalikan aset yang sempat lama bersengketa dengan pihak ketiga. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai terobosan penting dalam penyelesaian kasus yang telah berlarut-larut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kejati Jateng yang telah berupaya keras mengembalikan aset Kebondalem ke Pemkab Banyumas. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi dalam menuntaskan sengketa ini,” ujar Ananto.
Ia mendorong Pemkab Banyumas untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset dan bangunan di kawasan Kebondalem. Inventarisasi ini, menurutnya, penting agar semua data aset tercatat dengan baik dan menjadi dasar dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan ke depan.
“Inventarisasi ini krusial agar data aset tercatat dengan baik dan menjadi acuan dalam pengelolaan ke depan,” tambahnya.
Ananto juga menegaskan perlunya percepatan pengosongan area Kebondalem dari pihak ketiga yang masih menempati lokasi tersebut. Setelah pengosongan selesai, ia menyarankan Pemkab segera mempersiapkan tahapan lelang sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Pengosongan ini harus segera dilakukan agar Pemkab bisa melangkah ke tahap berikutnya, yakni persiapan lelang yang sesuai aturan dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Ananto mendorong Pemkab Banyumas untuk berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna menghitung potensi keuntungan yang diperoleh pihak ketiga selama masa sengketa. Menurutnya, langkah ini penting untuk menilai potensi kerugian negara dan memastikan hak Pemkab Banyumas terpenuhi dengan adil.
“Langkah ini diperlukan untuk menilai potensi kerugian negara dan memastikan hak-hak Pemkab Banyumas terpenuhi secara adil,” kata Ananto.
Ia juga menyoroti proses hukum yang masih berjalan, khususnya terkait dugaan tindak pidana yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.
“Proses hukum ini harus terus dikawal hingga tuntas demi memastikan keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai ada celah yang merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya.
Tanggapan Ananto ini mencerminkan harapan agar penyelesaian sengketa Kebondalem berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga aset tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Banyumas. (Angga Saputra)
