CILACAP – Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang baru dilantik menggantikan Subiharto yang pensiun, yakni Ahmad Fauzi dibebani Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup berat, yakni merealisasikan misi Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji soal PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 1 triliun.
Ahmad Fauzi menceritakan, soal target PAD Rp 1 triliun tersebut sudah ditanyakan sejak awal seleksi JPT (Jabatan Pratama Tinggi) oleh Sekda. Untuk menuju Rp 1 triliun menurut dia diperlukan pendataan, dan pemetaan terlebih dahulu.
“PAD Rp 1 triliun selesai satu tahun tidak mungkin. Kalau saat ini PAD kita kan pada Rp 700 miliar, jadi harus ada Rp 300 miliar lagi. Untuk ke sana pendataan penting, baru kemudian bisa mem-fixan kapan Cilacap bisa PAD Rp 1 triliun,” ujarnya, Minggu (8/5).
Untuk mencapai target tersebut, upaya yang akan dilakukan pihaknya diantaranya adalah peningkatan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dimulai dengan pendataan objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yang dimulai dari luasan tanah, dan bangunan yang cukup dinamis.
“Kan bangunan banyak yang berubah, diperbesar, ini yang perlu dihitung secara riil,” terangnya.
Yang terjadi di lapangan, dia menjelaskan banyak selisih antara NJOP dengan harga di pasaran. Hanya pihaknya masih mengkaji lebih lanjut, apakah harga di pasaran bisa diterapkan langsung di NJOP atau tidak.
“NJOP yang ada di PBB dan di pasar itu jomplangnya cukup tinggi,” ungkapnya.
Untuk menerapkan harga pasaran dengan NJOP, BPPKAD akan membagi kepada tiga kategori. Mulai dari kelompok masyarakat miskin, masyarakat pekerja, dan industri. Tiga kelompok tersebut menurutnya tidak bisa diberlakukan pada satu tarif.
“Nanti ada kebijakan setelah dilakukan pemetaan. Harapan kami tidak memberatkan masyarakat, tetapi ada subsidi. Misal industri yang paling mahal yang secara tidak langsung akan mensubsidi kelompok masyarakat miskin,”
Selain meningkatkan NJOP, upaya menningkatkan PAD adalah digitalisasi pelayanan. Melalui digitalisasi ini, menurut dia resiko kebocoran bisa diminimalisir. “Pelayanan langsung kepada masyarakat diharapkan akan lebih mudah,” imbuhnya.
Soal ini, pihaknya menggandeng perbankan, dan ditargetkan sudah bisa dimulai tahun ini, supaya tahun 2022 sudah efektif bisa dijalankan. “Ini (digitalisasi pelayanan) untuk semua objek pajak,” jelasnya.
Selain itu, dari evaluasi pelayanan perpajakan, dia menambahkan, Pemkab tidak bisa mentarget pajak dan retribusi secara maksimal, tanpa perbaikan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita menaikan pajak atau retribusi, kemudian masyarakat keberatan. Dan keberatan masyarakat biasanya disebabkan karena pelayanan belum maksimal,” pungkas Fauzi. (nas)
